![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgRGTo7y4h0BgCn2tQQQrmNQGUOlD7aZ-izLTSi-s8pZuX5LhR3S3aZT-ENgeyFKtue1d30iNaa7RSMFt9yeehr-w9vFMzdNUa9CnHFBVURIv3mboBe3XnUgnfddNjxEhb_iY9oMpBq5c4jrhlEcITTthEXfPn8YXy5hxEK__C6og2eM7MjexellRg0Q/w640-h320/259273_04021816072022_Iwan_Sumule_RMOL.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Klaim Luhut Binsar Pandjaitan bahwa besaran utang pemerintah Indonesia produktif dan masih bisa dikembalikan negara sulit diterima akal sehat.
"Luhut ini meracau ya? Utang dan bunga utang sudah melampaui PDB dan penerimaan negara," ujar Ketua Majelis Aktivis ProDEM, Iwan Sumule kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (16/7).
Jika utang Indonesia benar-benar produktif sebagaimana klaim Luhut, maka tentunya akan memberi tambahan penerimaan negara. Negara, kata Iwan Sumule, juga tidak akan terjadi defisit.
"Dan jika utang produktif, pendapatan rakyat akan bertambah, bukannya pengangguran yang bertambah," kritiknya.
Adapun utang pemerintah per akhir Oktober 2021 sebesar Rp 6.687,28 triliun. Lanjut Iwan Sumule, rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 39,69 persen. Angka itu di bawah outlook pemerintah di kisaran 41-43 persen pada akhir tahun ini.
"Belum lagi beberapa proyek infrastruktur mangkrak. Seperti proyek kereta cepat, karena China tak lagi mau menambah uang untuk membangun proyek kereta cepat tersebut," sambung Iwan Sumule.
Selain itu, yang menjadi sorotan ProDEM juga soal pembangunan IKN Nusantara yang makin menambah beban keuangan negara. Hal ini akan semakin mempersulit untuk membayar utang dan bunga utang yang sangat besar dan mengkhawatirkan.
"Menurut BPK, utang melampaui PDB dan penerimaan negara. Selain utang, defisit dan Silpa yang melonjak dinilai berdampak pada peningkatan risiko pengelolaan fiskal," tandasnya. [rmol]