DEMOKRASI.CO.ID - Viralnya video Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang mengkampanyekan putrinya saat lakukan operasi pasar murah minyak goreng mendapat kritikan tajam dari banyak kalangan. Tindakan Ketua Umum DPP PAN itu dianggap bentuk penguasa yang tidak memilki etis moral.
Direktur Riset Indonesia Presidential Studies (IPS) Arman Salam berpendapat, langkah Zulkifli Hasan sebagai pejabat negara sangat tidak etis dan menciderai nilai demokrasi.
Pandangan Arman, publik mendambakan figur pejabat yang profesional dan bersih. Masyarakat selama ini mengedepankan kepentingan publik dibanding kepentingan golongan atau pribadi.
"Dari kejadian seperti ini semakin tampak bagaimana para pejabat sesungguhnya tidak mengutamakan pelayanan bagi masyarakat, hanya memanfaatkan jabatan untuk kepentingan sendiri," demikian pendapat Arman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (12/7).
Menurut Arman, tindakan pejabat seperti Zulhas harus mendapat langkah tegas. Sebab, ada indikasi kuat mengklaim minyak yang bersubsidi itu digunakan untuk kepentingan pribadi.
"Adalah termasuk perilaku korupsi yang harus diusut secara hukum," tegas Arman.
Ia pun menyarankan Presiden Joko Widodo mencopot Zulhas dari jabatannya. Hal itu, kata Arman amat penting untuk menjaga marwah pemerintahannya.
"Setidaknya dicopot dari jabatannya, presiden harus tegas mengingat hal ini juga merusak marwah pemerintahan presiden Jokowi dimata publik," jelas Arman.
Ia mengaku khawatir jika tindakan seperti Zulhas lakukan didiamkan oleh negara, maka akan di ikuti oleh pejabat pejabat yang lain.
"Terlebih memasuki tahun politik semua berlomba menghalalkan berbagai cara untuk menang dalam Pemilu maupun Pilpres," pungkasnya. [rmol]
