DEMOKRASI.CO.ID - Tim hukum Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar HAM Nurdin Halid resmi melaporkan Ketua DPD I Golkar Sulsel Taufan Pawe ke Polda Sulsel Senin (25/7/2022) pagi.
Laporan ini atas tudingan Taufan Pawe yang menyebut Nurdin Halid sebagai otak Rapat Pleno yang menyebabkan mosi tidak percaya kepada TP.
Tim hukum Nurdin Halid dipimpin Syahrir Cakkari melayangkan surat somasi kepada pihak yang memunculkan tudingan Nurdin Halid otak mosi tidak percaya struktur DPD I.
“Klien kami (Nurdin Halid) tidak ada sangkut pautnya dengan keributan dan atau kekisruhan yang terjadi di DPD I,” kata Cakkari dalam surat somasinya, Sabtu (23/7/2022).
Cakkari memprotes adanya pernyataan yang menyebut Nurdin Halid sebagai otak keributan atau kekisruhan yang terjadi di DPD I Golkar Sulsel.
Ia meminta pihak yang menyatakan tudingan tersebut menyampaikan klarifikasi secara terbuka ke publik.
Ribut-ribut internal Golkar Sulsel ini bermula saat kader nyaris adu jotos di Kantor DPD I Golkar Sulsel Jalan Bontolempangan Kota Makassar Kamis (21/7/2022) pagi.
Kelompok yang nyaris adu jotos yaitu pendukung Ketua Harian Kadir Halid melawan massa Ketua AMPG Rahman Pina.
Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulsel Kadir Halid ingin menggelar rapat pleno pengurus. Mantan anggota DPRD Sulsel itu mengundang pengurus untuk rapat pleno. Undangan ditandatangi Kadir dan wakil sekretaris Irwan Muin.
Sejumlah pengurus hadir. Antara lain Andi Iskandar Zulkarnain Latief, Farouk M Betta, Abdillah Natsir, dan Hoist Bahtiar.
Kadir ingin rapat pleno di ruang rapat di lantai II. Di saat bersamaan, Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel bidang pemuda Rahman Pina menggelar rapat liga beringin.
Rahman Pina memilih bertahan dan menolak keluar ruangan. Anggota DPRD Sulsel itu beralasan tak ada jadwal rapat DPD 1 Golkar selain panitia liga beringin.
“Rapat resmi di DPD 1 hari ini, cuma rapat panitia liga beringin,” kata Rahman Pina.
Kadir Halid kemudian turun ke ruangan sendiri. Di sana ia menggelar rapat pleno bersama sejumlah pengurus.
Sementara itu, Sekretaris Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng berpandangan, rapat Pleno yang dipimpin Ketua Harian Kadir Halid ilegal.
Marzuki beralasan, tidak ada dalam aturan, rapat pleno atas nama Golkar Sulsel tanpa rekomendasi ketua dan sekretaris.
“Rapat kemarin itu jelas ilegal. Tidak sah. Bukan rapat Golkar Sulsel. Karena di dalam aturan, undangan rapat pleno harus ditandatangani ketua dan sekretaris,” kata Marzuki dalam rilis Golkar Sulsel Jumat (22/7/2022).
Marzuki memastikan rapat pleno tersebut abal-abal. Dirinya menjelaskan, berdasarkan AD/ART Partai Golkar, ketua harian hanya menjalankan tugasnya jika telah mendapat rekomendasi dari ketua.
“Kalau ada tugas yang diberikan ketua, baru ketua harian melaksanakan tugas. Kalau ini kan tidak ada,” kata Marzuki.
Marzuki mengatakan, apapun pembahasan Kadir Halid dan kelompoknya tidak mempengaruhi Golkar Sulsel dalam menjalankan agendanya.
“Jadi apapun yang dibicarakan disitu bukan rapat pleno. Hanya pembahasan kelompok mereka sendiri. Tidak berpengaruh untuk Golkar Sulsel,” katanya.
Tidak sampai disitu, Marzuki Wadeng menilai, Kadir Halid telah melanggar kode etik dengan berani membuat surat undangan ilegal mengatasnamakan undangan rapat pleno Golkar Sulsel.
“Saya sudah cek nomor suratnya itu fiktif tidak terdaftar. Mereka bikin sendiri. Tidak sesuai nomor surat yang ada di agenda sekretariat Golkar Sulsel,” katanya. (Ikbal/fajar)
