DEMOKRASI.CO.ID - Kinerja Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa dinilai syarat kepentingan politik usai namanya diumumkan sebagai salah satu kandidat calon presiden (Capres) dari Partai Nasdem.
Pengamat pertahanan dan keamanan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Robi Sugara menilai, kinerja Andika berpotensi ganda dengan kepentingan politik pribadi. Apalagi pengumuman akhir pengusungan calon presiden secara definitif dari Nasdem kemungkinan dilakukan akhir tahun ini.
"Andika seperti membiarkan usulan dari Nasdem tersebut,” kata Robi diberitakan Kantor Berita RMOLJakarta, Selasa (26/7).
Lebih lanjut, Robi melihat beda sikap antara Andika dengan Panglima TNI 2015-2017, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.
Saat itu, Gatot secara tegas tidak akan mencalonkan atau tidak bersedia dicalonkan sebagai presiden selagi dirinya menjabat sebagai Panglima TNI.
Meski begitu, Robi mengamini secara regulasi tidak ada yang dilanggar oleh Andika dalam tindakannya. Namun secara etika, hal itu dianggap menciderai profesionalitas TNI.
"Ini tentu berbeda dengan kasus Anies dan Ganjar yang keduanya menempati jabatan politik,” demikian Robi.
Andika menjadi salah satu bakal calon presiden yang dimunculkan Partai Nasdem. Selain Andika, ada nama Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang diumumkan Ketum Nasdem, Surya paloh saat Rakernas, 15 sampai 17 Juni 2022. [rmol]
