![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDyf9drZBPSiYganzJls32rovrLXZt8Ibkbv_fw3jO4aK3wd_JrBzc7fTrvL9tu08qraqIvl2hSMiC-PJ0v76pX5KWCEyMPCaurVrb0ExmIJrGbkCB9VCOYwNHl2QMOCmVu9HpNN7CAk9ySCr7uQNYWLYC0ylSSNztUHko5ALPoha_k9bSSPbjMuCTzw/w640-h320/755988_07212924062022_pemilu.jpeg)
DEMOKRASI.CO.ID - Anggaran pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 yang sebesar Rp 8,06 triliun untuk tahun 2022 ini belum cair sepenuhnya. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak ambil pusing terkait persoalan tersebut.
Anggota KPU RI Idham Holik menyatakan, anggaran yang sudah masuk di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU untuk tahun ini memang baru sekitar Rp 2,4 triliun. Sementara sisanya sebesar Rp 5,6 triliun masih diusahakan untuk segera dicairkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Target pencairan setelah anggaran disepakati, setelah mengatakan diketuk palu. Kami melakukan komunikasi yang intens dengan pemerintah. Kami yakin anggaran akan segera turun," ujar Idham dalam jumpa pers di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/6).
Idham menuturkan, KPU akan trus berkoordinasi dengan Kemenkeu terkait dengan pencairan anggaran pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 tahun ini.
Bahkan dirinya memastikan, anggaran akan segera turun mengingat Presiden Joko Widodo telah menjamin keterpenuhan anggaran yang dibutuhkan KPU untuk pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
"Kami sudah sampaikan semua ini kepada bapak Presiden dan pada saat kami audiensi beliau sangat mendukung penyelanggaraan Pemilu serentak 2024," tuturnya.
"Kami yakin dan kami percaya dengan dukungan penuh pihak pemerintah kepada kami," tandas Idham. [rmol]