DEMOKRASI.CO.ID - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengultimatum kadernya yang bermanuver untuk keluar dari partai. Hal ini ia sampaikan karena geram dengan munculnya berbagai isu terkait calon presiden.
Megawati menegaskan, keputusan mengenai calon presiden yang akan diusung PDIP ada di tangan ketua umum. Oleh sebab itu ia menekankan tidak boleh ada kader PDIP yang curi start soal Pilpres 2024.
“Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDIP Perjuangan,” kata Megawati dalam Rakernas II PDIP di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (21/6/2022).
Menanggapi hal itu, pengamat politik nasional, Teuku Gandawan menilai pernyataan Megawati itu tidak mencerminkan sebagai pimpinan partai yang demokratis.
“Nama parpolnya mengandung kata Demokrasi, tapi kenapa ketua umum mereka seperti menjabat seumur hidup?,” kata Gandawan di akun Twitternya, Rabu (22/6/2022).
Menurutnya, demokrasi di tubuh PDI Perjuangan menjadi tidak jelas lantaran keputusan apa pun berada di tangan Megawati sebagai ketua umum.
“Demokrasi dalam parpol mereka sangat terpimpin, terus aspek demokrasinya di sebelah mana?,” ucapnya.
Gandawan juga menyinggung soal keheranan Megawati yang kerap dicap sebagai seorang komunis.
Menurut Gandawan, tudingan itu berdasar lantaran PDIP banyak menampung pihak terkait PKI.
“Menolak disebut parpol komunis tapi kenapa mereka menampung cukup banyak pihak terkait PKI?,” ujarnya.(wartaekonomi/fajar)
