logo
×

Selasa, 07 Juni 2022

Sesalkan Pernyataan Jubir BJP India, Din Syamsuddin Desak Pemerintah Kirim Nota Protes

Sesalkan Pernyataan Jubir BJP India, Din Syamsuddin Desak Pemerintah Kirim Nota Protes

DEMOKRASI.CO.ID - Pernyataan Jurubicara Nasional Partai Bharatia Janata (BJP) India, Nupur Sharma, yang menghina Nabi Muhammad SAW dan Siti Aisyah RA merupakan ujaran kebencian dan penghinaan. Oleh karena itu, pernyataan tersebut juga penghinaan terhadap umat Islam sedunia.

Begitu disampaikan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, M Din Syamsuddin, dalam keterangannya yang diterima Redaksi di Jakarta, Selasa (7/6).

“Penghinaan Nupur Sharma adalah manifestasi kebodohan, kesombongan, dan kekerasan verbal yang nyata. Dan merupakan bentuk Islamofobia yang melanggar etika global,” tegas Din Syamsuddin.

Din Syamsuddin menyebut pernyataan Nupur Sharma yang bernada Islamofobia itu sejatinya merupakan bentuk inferioritas dan ketakutan (terhadap Islam). Maka sebaiknya umat Islam memaafkan sambil memperingatkan agar ia jangan mengulangi lagi kesalahannya.

Lanjut Din Syamsuddin, PM Narendra Modi juga tidak cukup dengan menskor Sharma, tapi harus memecatnya dari keanggotaan Partai BJP. Sebab perbuatannya akan mengganggu kerukunan antara umat Islam dan umat Hindu, serta tidak mencerminkan toleransi dan sikap hidup berdampingan secara damai.

“Pemerintah Indonesia, sebagai negeri berpenduduk mayoritas Muslim, seyogyanya melayangkan Nota Protes atau Penyesalan,” kata mantan Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini.

Menurut Din Syamsuddin, wajar kalau umat Islam Indonesia melakukan protes. Akan tetapi, diharapkan tetap bersikap tenang dan tidak bertindak melampaui batas.

“Mari kita yakini, sebesar apapun penghinaan terhadap Islam dan Nabi Muhammad SAW, oleh sebanyak siapapun pelakunya, sama sekali tidak akan mengurangi keagungan dan keluhuran Islam serta kemuliaan Nabi Muhammad SAW,” pungkasnya. [rmol]

Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: