DEMOKRASI.CO.ID - Sebelum melakukan serangan besar ke wilayah Suriah, Presiden Turki, Reccep Tayyip Erdogan, sempat melaporkan rencananya kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin melalui panggilan telepon.
Melalui panggilan telepon itu, Erdogan mengatakan kepada Putin bahwa dalam beberapa hari terakhir Turki akan melancarkan serangan lintas batas terhadap militan Kurdi di wilayah Suriah.
Kala itu, Erdogan mengatakan kepada Putin, bahwa operasi militer ke Suriah ini dimaksudkan untuk menciptakan zona pembatas atau semacam zona demiliterisasi sepanjang 30km. Sebab menurutnya, zona pembatasan yang sempat disepakati pada tahun 2019 belum terlaksana hingga saat ini.
Tak hanya soal operasi militer di Suriah, Erdogan juga menyinggung soal perang di Ukraina. Bahkan ia menawarkan bantuan di mana Turki siap terlibat untuk mengakhiri perang serta menawarkan untuk ambil bagian menjadi pihak penengah antara Ukraina, Rusia, dan PBB.
Hal ini merujuk pada negosiasi yang dilakukan di Turki pada Maret lalu yang dinilai gagal menghasilkan kesepakatan damai untuk perang Rusia-Ukraina. Tetapi, Turki yang dianggap memiliki kedekatan dengan Ukraina dan Rusia berulangkali mengajukan diri sebagai mediator.
Merespons keputusan Erdogan ini, Dewan Keamanan Nasional sempat menginformasikan jika Penasihat Keamanan Nasional, Jake Sullivian pada satu kesempatan pernah memanggil penasihat Erdogan, Ibrahim Kalin dan menyuarakan agar hati-hati atas langkah yang diambil Turki di Suriah.
“Pentingnya menahan diri dari eskalasi di Suriah untuk mempertahankan gencatan senjata yang ada dan menghindari destabilisasi lebih lanjut,” ucap Adrienne Watson, jubir Dewan Keamanan Nasional seperti diktuip Hops.ID dari laman ABC News pada Sabtu 11 Juni 2022.
Sebaliknya, pejabat Turki mengatakan kepada Sullivian bahwa Turki sebenarnya ingin melihat langkah nyata soal keberadaan organisasi teroris yang dituduhkan dilindungi oleh Finlandia dan Swedia sebelum mempertimbangkan tawaran NATO untuk mereka.
Seperti diketahui bahwa Turki keberatan dengan bergabungnya kedua negara tersebut dalam aliansi pertahanan NATO.
Hal ini didasarkan pada tuduhan Turki yang menyebut Norwegia dan Swedia sebagai penampung kelompok militant Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang disebut sebagai kelompok teroris.*** [hops]
