DEMOKRASI.CO.ID - Usai dilakukan perombakan kabinet Indonesia Maju pada Rabu (15/6), mengindikasikan bahwa Presiden Joko Widodo benar-benar tersandera partai pendukungnya.
Demikian pendapat pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (16/6).
Menurut Jamiludin, reshuffle kabinet yang mengganti dua menteri dan tiga wakil menteri terkesan sangat politis. Indikasinya, kompetensi penggantinya tidak sesuai dengan jabatan yang diembannya.
"Reshuffle juga tidak menyentuh menteri dari partai politik. Padahal beberapa menteri dari partai politik kinerjanya relatif rendah," demikian kata Jamiludin.
Tidak disentuhnya menteri kader parpol, kata Jamiludin mengesankan bahwa sebagai kepala negara Jokowi tidak punya nyali menggoyang delegasi partai pendukungnya.
Lebih jauh, mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini mengatakan bahwa yang nampak dari penunjukkan menteri baru adalah Jokowi ingin mengakomodir pihak-pihak yang berjasa mengantarkannya pada pilpres 2019.
"Jokowi tak ingin punya hutang politik hingga ia nantinya lengser pada tahun 2024," pungkas Jamiludin.
Pada Rabu pahing kemarin (15/6), Jokowi resmi melantik mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN dan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan sebagai Mendag.
Sementara 3 wakil menteri lainnya yang juga dilantik, diantaranya: Wamen ATR?BPN, Raja Juli Antono, Wamenaker Afriansyah Noor dan WamendagriJohn Wempi Wetipo. [rmol]
