DEMOKRASI.CO.ID - Untuk pembangunan tahap awal IKN (Ibu Kota Nusantara) pada tahun 2022, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memerlukan anggaran tambahan hingga Rp3 triliun.
"Dana yang diminta cukup banyak, dari totalnya nambah sekitar Rp2 triliun sampai Rp3 triliun," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti pada konferensi pers bertajuk Sayembara Konsep Perancangan Penjurian Tahap 1, Selasa (7/6).
Namun, sambung Diana, dana tersebut masih belum cair dari Kementerian Keuangan. Meski begitu, Kementerian PUPR sudah memulai proses lelang untuk beberapa proyek pembangunan IKN. Lelang tersebut sudah berjalan mulai Juni 2022.
"Kami sedang melakukan lelang. Tapi ada yang dilelang sudah berjalan. Pokoknya, bulan ini nanti harus sudah mulai lelang. Kita tunggu saja," ujar Diana.
Sebelumnya, Kementerian PUPR membuka sayembara pembangunan gedung di IKN Nusantara. Nantinya, pemenang sayembara akan mendapatkan hadiah sebesar Rp3,4 miliar.
"Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung di Ibu Kota Nusantara bertujuan untuk mengundang keterlibatan masyarakat umum dalam proses penyusunan perencanaan konstruksi, sehingga mendapatkan desain terbaik," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti, seperti dikutip laman resmi.
Diana menjelaskan pembangunan IKN Nusantara akan mengusung konsep kota masa depan berbasis hutan dan kepulauan. Selain itu, ibu kota akan mengandung tiga pilar utama, yakni identitas bangsa, keberlanjutan ekonomi dan lingkungan, dan kota cerdas berstandar internasional. [law-justice]
