DEMOKRASI.CO.ID - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan bahwa politik identitas tak lagi laku untuk dijual pada Pilpres 2024.
Menurut Refly, hal itu bisa menjadi tamparan bagi partai politik atau pihak yang masih suka jualan politik identitas.
“Apakah itu soal intoleransi, radikalisme, ekstrimisme, kadrun, dan lain sebagainya,” ujarnya dilansir dari kanal YouTube Refly Harun, Senin (20/6).
Refly mengatakan bahwa politik identitas seakan menampilkan bahwa publik tak punya lagi kecerdasan intelektual untuk bisa berdebat.
“Misalnya, PSI bilang tak mau pilih Anies Baswedan karena dinilai Anies antiintoleransi. Lalu, apa evaluasi mereka untuk pemerintahan Anies?,” katanya.
Advokat itu menegaskan jika seseorang mengkritik pemerintah intoleran, mereka juga harus bisa memberikan saran.
Meskipun begitu, Refly menilai politik identitas selalu dipakai secara gamblang saat kampanye.
“Kemarin Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming ketika menjelang pemilihan kepala daerah, rajin salat subuh berjamaah,” paparnya.
Refly pun menegaskan bahwa tak hanya dua tokoh itu saja yang menggunakan politik identitas saat kampanye.
“Yang lain pun juga begitu. Kemarin ada kepala daerah rajin menyapa warga sembari salat subuh berjamaah waktu kampanye. Namun, sekarang ini dia malah ditangkap KPK,” tuturnya. [genpi]
