DEMOKRASI.CO.ID - Tudingan yang menyebut Badan Intelegen Negara (BIN) membeli sekitar 2.500 mortir dari Serbia untuk operasi di Papua pada 2021 dinilai sudah keterlaluan. Pasalnya, tugas-tugas lembaga telik sandi itu bukan melakukan operasi militer.
“Tugas BIN adalah mengumpulkan informasi, bukan melakukan operasi militer. Semua orang tahu itu. Informasi soal penggunaan mortir itu jelas tudingan yang kejam dengan strategi disinformasi yang menyesatkan,” kata pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta dalam keterangannya, Sabtu (18/6).
Riyanta mengaku tidak heran dengan adanya hoax seperti itu. Pasalnya, para simpatisan dan pendukung separatisme di Papua beberapa waktu lalu juga menyebarkan video suntingan yang bermaksud menyudutkan pemerintah Indonesia. Faktaya, video tersebut hasil suntingan, bukan fakta yang sesungguhnya.
“Yang kita sayangkan, hoax macam ini dilakukan secara sistematis untuk merusak citra institusi negara yang jelas-jelas telah bekerja keras untuk menjaga keamanan negara,” pungkasnya.
Badan Intelijen Negara (BIN) juga memastikan bahwa laporan Conflict Armament Research (CAR) atau kelompok pemantau senjata berbasis di London, membeli sekitar 2.500 mortir dari Serbia untuk operasi di Papua pada 2021 silam tidak benar.
Deputi II Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN Mayjen Edmil Nurjamil menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki peralatan tersebut.
Ia menyampaikan senjata artileri yang ditemukan di Papua merupakan milik TNI. BIN, kata dia, tidak pernah membeli mortir dari Serbia seperti yang diisukan.
"Nggaklah. Ya itu kan pangdamnya sudah mengakui itu senjata TNI. Kita nggak main-main begitu, Mas. Panglima Kodam itu. Kan sudah menyampaikan," tandasnya. [rmol]
