DEMOKRASI.CO.ID - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak mengkritik balapan Formula E di Sirkuit Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu (4/6/2022) yang dianggap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berlangsung sukses besar. Menurut dia, ajang balapan mobil listrik itu hanya seakan-akan saja sukses, tapi fakta di lapangan berkata lain.
Gilbert pun meminta ada audit dari tim independen untuk menilai penyelenggaraan Formula E. "Perhelatan diklaim sukses tanpa data, dan terkesan menutupi permasalahan yang ada," tutur anggota Komisi B DPRD DKI itu dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (17/6/2022).
Menurut Gilbert, Pemprov DKI terkesan menutup-nutupi masalah utama anggaran berupa commitment fee senilai Rp 560 miliar untuk perhelatan Jakarta E-Prix selama tiga tahun. Padahal, kata dia, esensi dari permasalahan yang ada muncul akibat penandatanganan keikutsertaan Jakarta yang diteken Gubernur Anies Rasyid Baswedan di New York pada 2019.
Dia menyesalkan mengapa balapan itu harus menggunakan APBD DKI. "Tanpa ada perencanaan pengeluaran commitment fee, memaksakan masuk ke APBD-P, memaksakan di Monas tanpa perencanaan dan mengerti aturan, dan akhirnya memaksakan asal terlaksana di atas tanah rawa untuk perhelatan Formula E yang hanya sekali di Ancol," tutur Gilbert.
Gilber pun mendesak Pemprov DKI melalui Gubernur Anies bisa menjawab semua pertanyaan tentang tolok ukur kesuksesan balapan mobil listrik pertama di Indonesia itu dengan data yang valid.
Sebelumnya, Gubernur Anies Rasyid Baswedan melontarkan joke dengan meminta maaf atas penyelenggaraan Formula E yang dianggap mengecewakan. Dia menyebut, banyak orang kecewa lantaran balapan itu berlangsung sukses, meski sempat diremehkan di awal.
"Saya sampaikan minta maaf kepada sebagian, karena Formula E kemarin (dianggap) mengecewakan," kata Anies saat menghadiri Rakernas Al Jam'iyatul Washliyah, Ancol, Jakarta Utara Jumat (10/6/2022). [republika]
