DEMOKRASI.CO.ID - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyebut persatuan rakyat akan menumbangkan rezim oligarki di pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024.
"Pilpres 2024 momentum bagi rakyat agar bangkit dan bergerak untuk melawan dominasi rezim oligarki. Bayangkan saja, demokrasi di Indonesia telah mengarah kepada sistem otoritarianisme seperti era Orde Baru (Orba)," jelas Hasnu Wakil Sekretaris Jendral PB PMII Bidang Politik, Hukum dan HAM, pada Selasa (21/6).
Menurut Hasnu, konstruksi perpolitikan Indonesia saat ini tengah diperhadapkan bukan lagi melawan kekuatan tunggal (oligarki murni), akan tetapi telah bertrasformasi membentuk "kartelisasi oligarkis". Sehingga, meretas fenomena itu membutuhkan persatuan rakyat.
Hasnu menjelaskan, apakah rakyat mau jika rezim otoriter berkuasa lagi? di mana cara kerja rezim otoriter itu negara melakukan tindakan represi, hilangnya demos (rakyat), anti demokrasi, produk Undang-undang buruk, dan ketakutan publik dalam beraspirasi. Sistem centralies-militeris harus berakhir di Pilpres 2024.
"Jika dibandingkan dengan orde baru rezim demokratis sekarang justru lebih kejam. Saat ini, negara menggunakan instrumen hukum, demokrasi, teknologi, dan cyber. Itu lah yang sering digunakan rezim," jelas Hasnu.
Konsekuensi demokrasi Indonesia di bawah kendali "kartel politik", kata Hasnu, dapat dilihat dari perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan pers, kebebasan akademik, dan kebebasan aktivis dan pembela HAM.
Padahal, jelas Hasnu, tujuan utama reformasi itu adalah mereform agenda-agenda atau mengoreksi otoritarianisme orde baru. Termasuk upaya rakyat dalam meruntuhkan dominasi oligarki warisan orde lama.
Hasnu menjelaskan, pasca reformasi bangsa ini masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Salah satunya, agar rakyat memastikan negeri ini tidak dicengkram oleh oligarki, serta kepemimpinan nasional kita di 2024 nantinya, bukan capres hasil operasi mindset dari oligarki.
Sebagai rakyat, lanjut Hasnu, kita harus jujur mengatakan bahwa negara ini tidak dalam keadaan baik. Demokrasi dan negara tersandera oligarki. Untuk keluar dari situasi ini, maka rakyat wajib melawan, dengan tidak memilih capres desain oligarki melalui buzzer, framming media, lembaga survei bayaran.
"Hanya persatuan rakyat lah yang akan mengakhiri kekuatan oligarki di panggung politik tanah air. Secara otomatis, rakyat akan mengakhiri produk undang-undang yang menguntungkan kelompok oligarki-kapitalis seperti revisi UU KPK, UU Minerba, dan Omnibus Law Ciptaker saat ini," jelas Hasnu.
Selanjutnya, kata Hasnu, rakyat harus mengalihkan suaranya kepada capres non-oligarki. Kalau tidak ada capres non-oligarki, rakyat berhak untuk tidak memilih.
Hasnu melanjutkan, publik harus lebih cerdas saat Pilpres mendatang, melihat latar belakang, kapasitas, dan prestasi para capres yang akan berlaga di pemilu 2024.
"Jika yang tampil dan terpilih adalah sosok-sosok capres dengan hanya modal pencitraan dan dari hasil manipulasi oligarki-kapitalis melalui lembaga survei berbayar, framing media, buzzer bayaran, maka apa yang bisa diharapkan bagi masa depan bangsa ini?," ujar Hasnu.
Rakyat harus sadar, kata Hasnu, sesungguhnya, Pemilu itu momentum yang tepat bagi rakyat di negeri ini agar melakukan evaluasi, suksesi, memberikan hukuman, dan proyeksi atas masa depan negeri ini. Rakyat harus bersatu, rakyat harus berdaulat dalam menyonsong tatanan perubahan dan peradaban bangsa ke arah yang lebih beradab.
"Pemilu 2024, rakyat harus berani untuk melawan. Kemudian, rakyat bisa memberi hukuman keras kepada parpol pada saat Pilpres dan Pileg. Jangan memberi suara kepada parpol yang mendukung capres dan caleg oligarki," tegas Hasnu. [rmol]
