logo
×

Rabu, 01 Juni 2022

Menteri Agama Sebut Dana Haji Kurang Rp1,4 Triliun, Netizen: Jangan Terlalu Rakuslah Kalau Mau Makan Hak Orang

Menteri Agama Sebut Dana Haji Kurang Rp1,4 Triliun, Netizen: Jangan Terlalu Rakuslah Kalau Mau Makan Hak Orang

DEMOKRASI.CO.ID - Yaqut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama meminta permintaan khusus kepada Komisi III DPR RI terkait pelaksanaan haji yang akan dilaksanakan empat hari lagi.

Dilansir dari keuangannews.id, Rabu 1 Juni 2022, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan bahwa dana haji perlu penambahan karena biaya masyair kurang sebesar Rp1,4 triliun.

Masyair merupakan layanan puncak ibadah haji yang dimulai pada 9 Juli di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna) yang biasanya diadakan selama empat hari. Dan per jemaah haji membutuhkan dana sebesar Rp20 juta untuk masyair ini.

“Biaya masyiar ini biaya prosesi ibadah haji di Arafah, Mina, Muzdalifah kurang lebih empat hari. Kalau dirupiahkan ini Rp 20 juta (per jemaah),” ujar Yaqut Cholil Qoumas, dikutip dari keuangannews.id, Rabu 1 Juni 2022.

Biaya masyair tersebut tidak bisa dilakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi. Biaya masyair diketahui tidak menjadi satu kesatuan dengan kontrak hotel, akomodasi, konsumsi.

“Untuk di tenda memang kemahalan dalam logika kita. Kenapa kita harus bayar hotel, konsumsi dan sebagainya,” kata Yaqut Cholil Qoumas.

“(Biaya masyair) Itu di luar kontrak-kontrak yang ditandatangani. Jadi kontrak hotel, akomodasi, konsumsi, dan seterusnya, terpisah dari masyair, tidak ada itu,” tutur Yaqut Cholil Qoumas.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga menyebutkan bahwa tidak hanya Indonesia yang harus dikenakan biaya masyair, namun seluruh dunia pun begitu.

“Tidak ada perdebatan, hanya disampaikan kepada kita bahwa dengan negosiasi masyair kita hanya buang-buang waktu. Karena itu yang harus dibayarkan, bukan hanya jemaah dari Indonesia, tapi seluruh dunia harus bayar segitu,” lanjutnya.

Selain dana masyair, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga meminta dana untuk mempersiapkan bandara Djuanda, Surabaya yang hingga saat ini belum bisa memberangkatkan haji.

Karena kondisi bandara Djuanda yang tidak dapat memberangkatkan haji, maka keberangkatan haji dialihkan ke bandara Soekarno-Hatta.

Jumlah yang diminta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kepada DPR RI untuk mempersiapkan bandara Djuanda pada saat musim haji adalah Rp25 miliar.

Melihat berita soal dana haji yang kurang, netizen langsung bersikap negatif atas permintaan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kepada DPR tersebut.

Tanggapan Netizen Soal Menteri Agama Minta Dana Haji Tambahan Rp1.4 Triliun (screenshot dari halaman kolom komentar Twitter @keuangannews_id)

Menurut akun Twitter @ingerous, netizen tersebut menuliskan bahwa belum pernah terjadi di Indonesia tentang kasus dana haji yang kurang.

Akun tersebut juga menduga bahwa dana tersebut akan dimanfaatkan oleh oknum tertentu.

“Bapak yang terhormat, ga ada sejarahnya dana haji kurang,itu uang umat mengendap bertahun2 dan sudah kalian putar di macam2 instrumen investasi, dana itu sudah berkembang berkali2 lipat, jangan terlalu rakuslah kalo mau makan hak orang,” tulis akun @ingerous, dikutip dari Twitter, Rabu 1 Juni 2022.

Sementara itu netizen lain mempertanyakan mengenai aliran uang tersebut dan alasan kenapa bisa dana haji mengalami kekurangan karena jutaan calon haji sudah antri berpuluh-puluh tahun untuk mendapatkan gilirannya.

“Antrian haji sampai puluhan tahun, ratusan ribu bahkan mungkin jutaan calon haji sudah antri, logika awamnya duit sudah berapa yang terkumpul. Yang berangkat cuma seberapa bagian saja dari total antrian. DUITNYA KEMANA?” ucap akun Twitter @ellitesquad.

Netizen dengan nama akun Twitter @iwannurdin merasa ada keanehan kenapa dana haji minta ke APBN, padahal selama ini terdapat dana jemaah haji yang sudah terkumpul.

“Koq minta sama apbn ya,bukannya itu dana dr para calon jemaah..,” tanya akun Twitter @iwannurdin. [terkini]

Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: