DEMOKRASI.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pelaku usaha Crude Palm Oil (CPO), wajib terdaftar di sistem teknologi digital yaitu Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah).
"Perlu kami tekankan bahwa semua pelaku usaha CPO dan turunannya wajib terdaftar dalam sistem simirah ini. Ke depannya, pemerintah mengharapkan bahwa simirah akan terus menjadi super-app dan mengatasi pengelola minyak goreng dari hulu hingga hilir," kata Luhut saat konferensi pers Business Matching dalam rangka Percepatan Ekspor CPO dan Minyak Goreng, di Kuta, Badung, Bali, Jumat, 10 Juni.
Dengan program simirah, pemerintah berharap jalur distribusi berjalan normal sehingga harga minyak goreng curah bisa stabil Rp14 ribu.
"Sekarang sudah banyak daerah yang terus menurun dan memang tadi Bapak Kapolri baru menyampaikan masih ada harga di Rp16-17 ribu tapi sedikit dan sudah banyak sekarang Rp14-15 ribu rupiah," imbuhnya.
Menurut Luhut, berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah memang tidak bisa menyenangkan semua pihak. Namun ini dilakukan guna menyeimbangkan CPO dan minyak goreng sesuai target pemerintah.
"Berbagai kebijakan pemerintah yang telah dibuat hari ini pastinya tidak dapat menyenangkan semua pihak. Kami akan terus berusaha, mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan ini agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya," sebutnya.
Selain itu, Luhut Pandjaitan kembali bicara soal audit bagi perusahaan yang tidak mendukung program simirah.
"Jadi kita sudah mem-pinpoint beberapa perusahaan yang kelihatan main-main dan aya sudah minta dan sudah tanda tangan suratnya. Saya sudah berikan kepada BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan BPKP sudah terima dan mereka sudah mulai bekerja dalam waktu dekat ini," katanya.
"Dan kita akan audit. Masa ada perusahaan barangnya di sini kantornya di luar negeri dan dia tinggal di luar negeri. Saya pikir tidak adil juga. Kita harus hidup dengan keadilan juga," tegas Luhut.
Presiden Jokowi sambung Luhut mewanti-wanti agar harga minyak goreng tetap stabil termasuk memastikan kesejahteraan petani kelapa sawit.
"Saya ulangi, berulangkali bapak presiden memerintahkan kami untuk melihat harga itu. Jangan rakyat ini jadi korban dari pengusaha saja itu akan menimbulkan ketidakstabilan," kata Luhut.
"Jadi itu sangat penting, saya sampaikan kepada teman-teman pengusaha tadi, kita tidak akan merugikan pengusaha tapi pengusaha juga jangan maunya untung sendiri. Bahwa memang ada yang dirugikan pasti ada. Orang-orang yang bermain dulu sekarang tidak bisa bermain-main lagi," papar Luhut. [voi]
