DEMOKRASI.CO.ID - Di usia 495 tahun, Kota Jakarta sudah bertransformasi menjadi kota metropolitan yang semakin layak untuk menjadi ibukota Indonesia. Sarana transportasi pun sudah makin terintegrasi.
Namun sayang, perkembangan ini menjadi ironi lantaran status Ibukota Negara akan berpindah ke Kalimantan Timur.
"Ini suatu hal yang amat disayangkan. Jakarta sudah lengkap infrastrukturnya sebagai ibukota negara karena sudah dibangun sejak zaman pemerintahan Belanda, akan tapi tiba-tiba ibukota negara dipindah ke Penajam yang betul-betul belum ada sama sekali infrastrukturnya," kata Pakar Kebijakan Publik, Achmad Nur Hidayat dalam keterangannya, Kamis (23/6).
Belum lagi, pemindahan ibukota akan banyak menghilangkan catatan sejarah bangsa di Jakata sebagai tempat diproklamirkan Kemerdekaan Bangsa Indonesia dari tangan penjajah.
Secara khusus, Achmad Nur Hidayat menyoroti kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI yang tak lepas dari pro-kontra. Ditambah, Anies ditinggalkan wakilnya, Sandiaga Uno yang memilih ikut Pilpres 2019 silam.
Namun selama 3 tahun memimpin, Anies banyak menelurkan program dan kebijakan yang dirasakan masyarakat. Di antaranya membuat operasi-operasi pasar murah, membuat food station perusahaan yang menjual produk sembako dengan harga relatif terjangkau, hingga integrasi transportasi murah bagi warga Jakarta, JakLingko.
"Selain itu, program pembangunan prestisius juga dilakukan, seperti pembangunan JIS serta event internasional balapan Formula E di Jakarta. Kesemuanya itu membuat nama Anies disebut sebagai calon presiden kuat 2024 mendatang," papar Achmad Nur Hidayat. [rmol]
