DEMOKRASI.CO.ID - Langkah Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo yang seolah ambisius ingin mencalonkan diri sebagai presiden 2024 justru mendapat kritikan dari internal PDI Perjuangan.
Kader banteng moncong putih bahkan mempertanyakan modal prestasi apa yang bisa membuat Ganjar percaya diri maju ke gelanggang Pilpres 2024. Sebab, selama menjabat gubernur Ganjar belum gemilang.
“Ganjar apa kinerjanya 8 tahun jadi gubernur? Selain main di Medsos, apa kinerjanya?” kata anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (1/6).
Trimedya lantas membandingkan Ganjar dengan jagoan lain di PDIP, yaitu Ketua DPR RI Puan Maharani yang memiliki karir politik mentereng.
Di era Presiden kelima RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Puan Maharani yang menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR dinilai berhasil mengorganisir anggota untuk menjadi oposisi dan berbuah hasil kemenangan partai pada tahun 2014.
Sementara saat menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan berhasil mengordinasikan 7 kementerian dan kinerjanya terbilang baik.
Sedang saat menjabat sebagai Ketua DPR saat ini, Puan menunjukkan kapasitas kepemimpinan di antara kader-kader terbaik partai politik di level pimpinan.
Adapun Ganjar, lanjut Trimedya, justru banyak catatan kerja tidak becus saat memimpin Jateng, yang notabene kandang banteng.
“Tolong gambarkan track tecord Ganjar di DPR? Kemudian sebagai gubernur selesaikan Wadas itu. Selesaikan Rob itu? Berapa jalan yang terbangun? Kemudian sekarang diramaikan kemiskinan di Jateng malah naik? Tolong masyarakat juga apple to apple memperbandingkan,” tegasnya.
Bagi Trimedya langkah Ganjar yang bermanuver untuk nyapres di 2024 sudah kelewat batas. Bahkan, dalam istilah orang Jawa bisa disebut kemlinthi (sombong atau merasa paling bisa).
“Kalau kata orang Jawa kemlinthi ya, sudah kemlinthi dia, harusnya sabar dulu dia jalankan tugasnya sebagai gubernur Jateng. Dia berinteraksi dengan kawan-kawan struktur di sana DPD, DPC, DPRD provinsi, DPRD kab/kota, itu baru,” ujar Ketua MKD DPR ini. [rmol]
