DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Jokowi resmi telah melantik mantan Presiden ke-5, Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP periode 2022–2027 di Istana Negara Jakarta pada hari Selasa, 7 Juni 2022.
Pelantikan dimulai pada pukul 13.35 WIB dan disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi terlihat memasuki ruangan dan dilanjutkan dengan lagu Indonesia Raya.
Proses pelantikan dimulai dengan pembacaan Keputusan Presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan Dewan Pengarah, Kepala dan Wakil Kepala BPIP. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 56P tahun 2022.
Selain Megawati, ada Wisnu Bawa Tenaya, Try Sutrisno, Said Aqil Siradj, Rikard Bangun, Sudhamek, Andreas Anangguru, Yewangoe, dan Muhammad Amin Abdullah yang ditunjuk menjadi Dewan Pengarah BPIP.
Yudian Wahyudi akan tetap menjadi Kepala BPIP dan Karjono akan menjadi wakil kepala BPIP. Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh Heru Budi Satorno selaku kepala Sekretariat Presiden.
"Ya (Jokowi melantik BPIP periode 2022-2027 hari ini)," kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, dikutip Hops.ID dari Suara.com pada 7 Juni 2022.
Seperti diketahui BPIP merupakan lembaga yang didirikan Jokowi pada tahun 2018. Lembaga ini sebelumnya bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancila (UKP PIP).
“Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara, sebagai Dewan Pengarah, sebagai Kepala dan Wakil Kepala BPIP, terlebih saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?” tanya Jokowi.
“Bersedia,” jawab para Dewan Pengarah, Kepala dan Wakil Kepala BPIP.
Setelah itu Jokowi membacakan sumpah diikuti lainnya.
Adapun BPIP bertugas membantu Presiden untuk merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendaliaan pembinaan ideologi pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, melaksanakan standarnisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.*** [hops]
