DEMOKRASI.CO.ID - Direktur Rumah Politik Indonesia/Pengamat Politik Fernando EMaS mengatakan bahwa yang ditampilkan ke rakyat terkait reshuffle dua menteri hanyalah semu.
"Ini banci karena hanya menyasar menteri yang tidak memiliki partai politik dan hanya untuk mengakomodir PAN dan Hadi sebagai orang dekat Jokowi. Selain itu untuk mengakomodir PDIP yang berdasarkan informasi sangat menginginkan Menteri Dalam Negeri kembali dijabat oleh kadernya," kata Fernando kepada Warta Ekonomi.
Fernando mempertanyakan kenapa menteri yang gagal dalam menjalankan tugasnya namun karena berasal dari partai politik atau dekat dengan partai politik yang berkuasa tapi kok malah dipertahankan.
"Misalnya seperti Johnny G. Plate, Menteri Kominfo yang gagal mengawal pemberitaan dan media sosial yang masih banyak konten-konten provokasi. Begitupula dengan Wamen Kominfo yang berasal dari Partai Perindo juga tidak memiliki prestasi, tapi anak Hari Tanoe, cuma viral waktu pingsan di Solo aja," sebutnya.
Selain itu ada juga Menteri Pertanian yang gagal dalam melaksanakan keinginan Jokowi yang menginginkan kebutuhan pangan tidak lagi impor.
"Ada juga Abdul Halim Iskandar yang gagal memimpin Kemendes PDTT, mengarahkan kepala desa berbicara 3 periode dalam acara Silaturahmi Nasional Apdesi 2022. Yang lain juga tentang indikasi pejabat kementerian yang dipimpinnya sempat diberitakan diduga memperjualbelikan jabatan," kritinya.
Sementara, Menteri Perindustrian yang berasal dari Golkar, kader PDI Perjuangan Risma yang saat ini menempati posisi Menteri Sosial dan juga Sandiaga Uno yang merupakan representasi Gerindra tidak memiliki prestasi namun masih dipertahankan oleh Jokowi.
"Selain Menteri Tenaga Kerja yang sempat membuat gaduh para tenaga kerja karena kebijakannya mengenai Jaminan Hari Tua (JHT) karena representasi PKB. Menteri ESDM yang pernah ditegur oleh Jokowi namun karena memiliki kedekatan dengan partai penguasa masih dipertahankan oleh Jokowi," pungkasnya.
"Bahlil juga salah satu menteri yang gagal namun tetap dipertahankan Jokowi karena salah satu menteri yang pernah menyuarakan mengenai penundaan pemilu mengatasnamakan pengusaha, selain itu juga hanya membuat acara seremonial untuk menyenangkan hati Jokowi," terang Fernando.
Fernando melihat Jokowi sangat tersandera oleh kepentingan partai politik sehingga tidak mau berkonflik dengan partai politik demi kepentingan 2024.
"Selain itu orang sekeliling Jokowi juga punya kepentingan pribadi dengan memberikan masukan kepada Jokowi karena biasanya 80 persen keputusan dipengaruhi oleh orang sekelilingnya," tuturnya.
"Kalaupun Jokowi ingin tetap mempertahankan menteri yang tidak memiliki prestasi dari partai politik sebaiknya Jokowi mengangkat Wamen dari kalangan loyalisnya bukan dari partai politik untuk memastikan program pemerintahan Jokowi berjalan dengan baik," kritiknya. [wartaekonomi]
