DEMOKRASI.CO.ID - Perhelatan pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024 diharapkan tidak lagi dikendalikan kelompok oligarki. Salah satu caranya bisa dilakukan figur-figur Capres yang akan dimajukan.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menyampaikan harapan tersebut saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/6).
"Capres pantang berkongsi dengan oligarki, atau paling nyatanya menolak dicalonkan diri sebagai presiden dari Parpol yang berkongsi dengan oligarki," ujar Jerry.
Menurut doktor lulusan American Global University ini, pencalonan presiden di Indonesia sayangnya dibatasi oleh aturan di Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu.
Aturan itu mensyaratkan Capres dan Cawapres diusung partai politik atau gabungan parpol yang memiliki minimal 20 persen kursi di DPR atau 25 persen perolehan suara nasional pada pemilu sebelumnya.
Maka dari itu, Jerry menyarankan kepada Capres yang berpotensi diusung oleh parpol atau gabungan parpol untuk memperhatikan beberapa hal untuk mencegah kendali oligarki di dalam Pilpres.
"Yang terpenting hindari politik uang, politik identitas, permainan politik oligarki lewat pendanaan, dan politik dinasti yang masih kuat menggurita cengkeramannya di Indonesia," tuturnya.
Di luar itu, Jerry mendorong lembaga negara terkait untuk ikut aktif mengawasi kucuran dana kampanye kepada Capres yang akan bertanding nantinya.
Dengan demikian, Capres yang maju bisa keluar dari pengaruh oligarki yang selama 8 tahun terakhir bisa mengarahkan arah kebijakan pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu.
"Tim PPATK dan OJK perlu turun tangan. Dan rekening Capres harus transparan. Siapa penyumbang dan berapa nominalnya? Saya kira jika perlu audit Parpol terutama donasi Capres," pungkasnya. [rmol]
