DEMOKRASI.CO.ID - Perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada Rabu (15/6) dinilai gagal dalam memuaskan harapan rakyat banyak. Pasalnya, reshuffle yang dilakukan tidak menyasar semua menteri bermasalah.
“Banyak yang kecewa dengan reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi,” ujar Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL
Iwan Sumule menilai bahwa masih ada sejumlah nama menteri yang layak diganti tapi tetap dipertahankan oleh Jokowi. Salah satunya adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang kerap membuat gaduh.
Salah satu kegaduhan besar Luhut adalah ucapannya tentang big data yang berisi kecenderungan jutaan pengguna media sosial inginkan kekuasaan saat ini dipertahankan.
Tidak hanya Luhut, ada juga Menteri BUMN Erick Thohir yang minim prestasi dan justru memiliki agenda sendiri dalam memimpin Kementerian BUMN.
“Menteri yang mestinya diganti tak diganti, misalnya Menko Luhut yang kerap bikin gaduh, Menteri BUMN Erick Thohir minim prestasi, abuse of power untuk bisnis pribadi dan kroni, serta para menteri ekonomi,” tegasnya.
Bagi Iwan Sumule, perombakan kali ini justru semakin memperlihatkan kekuatan cengkeraman oligarki. Sebab, menteri-menteri yang merupakan oligarki atau bagian dari oligarki tidak diganti.
Artinya, harapan-harapan terhadap perbaikan ekonomi rakyat dan negara tentu akan sulit diwujudkan. Penguasaan ekonomi dan penumpukan kekayaan akan tetap terjadi dan dilakukan oligarki.
“Bahkan kekuatan ekonomi yang dimiliki oligarki akan digunakan untuk kepentingan politik kekuasaan,” tutupnya. [rmol]
