DEMOKRASI.CO.ID - Situasi politik sekarang jauh lebih cair dan terbuka sehingga isu dikotomis seperti radikal, nonradikal, dan semacamnya tak bakal lagi laku pada pemilu 2024, kata peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro.
"Hal-hal seperti itu tidak perlu dan tidak laku lagi dijual pada pilpres 2024," ujar Siti, hari ini.
Menurut analisis Siti, jika dibandingkan pemilu 2019, saat ini situasi jauh lebih cair dan terbuka. Pada pemilu sebelumnya masyarakat terdikotomi. Label radikal, nonradikal, dan intoleran cukup kental mewarnai pesta demokrasi pada Pemilu 2024.
Ia memperkirakan dalam menyongsong Pilpres 2024 diyakini masyarakat tidak akan berpandangan kelompok tertentu lebih religius, nasionalis, dan lain sebagainya.
Kendati demikian, khusus pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Siti memberikan pandangan tersendiri.
Menurut dia, pertemuan Prabowo Subianto dengan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menunjukkan perlunya sinergi dalam menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Dari pertemuan tersebut menunjukkan politik ini sangat inklusif dan terbuka," kata Siti Zuhro
Dengan kata lain, tidak ada satu pihak yang bisa mengatakan atau mengklaim dirinya digdaya sehingga koalisi beberapa partai politik diharuskan dalam menghadapi pilpres 2024.
Meskipun basis massa Nahdlatul Ulama di Tanah Air tergolong kuat, menurut dia, berdasarkan fatwa PBNU, belum tentu (rekomendasinya, red) tertuju pada PKB pada Pilpres 2024.
Ia melihat saat ini saling ketergantungan tersebut begitu menonjol. Artinya, tidak tidak ada pihak yang bisa mengatakan seolah-olah hanya orang tertentu yang bisa jadi arsitek atau mendominasi perpolitikan Indonesia.
"Ini sangat bagus karena pemilu akan mengedepankan sisi-sisi positif dan itu yang kita harapkan," kata dia. [Antara]
