DEMOKRASI.CO.ID - Bamus Betawi mengecam manajemen Holywings Indonesia terkait promosi minuman keras gratis setiap Kamis khusus untuk mereka yang bernama "Muhammad" dan "Maria". Tindakan itu bukan merupakan kelalaian.
Ketua Umum Bamus Betawi Riano P Ahmad menilai tindakan yang dilakukan Holywings Indonesia bagian dari aksi provokatif.
"Saya kira ini bukan kelalaian. Tetapi mengarah pada kesengajaan ingin membuat kegaduhan yang mengarah ke konflik di masyarakat," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/6/2022).
Riano menuturkan, hal ini bagian dari provokasi yang hendak menyulut kegaduhan di masyarakat.
"Sangat berbahaya. Ini sangat sensitif dan berpotensi bikin gaduh kalangan umat Islam, bukan saja di Jakarta, tetapi juga di seluruh Indonesia," kata Riano.
Ia kemudian minta Pemprov DKI Jakarta dan aparat Kepolisian bersikap tegas terhadap manajemen Holywings dengan menjatuhkan sanksi berat sesuai aturan yang berlaku meskipun pihak manajemen telah meminta maaf.
Karena, lanjut dia, dikhawatirkan jika hal ini dibiarkan atau dianggap selesai hanya karena pihak Holywings sudah minta maaf, maka kasus serupa akan muncul lagi.
"Kalau mereka minta maaf ya kita maafkan dong, tapi atas kesalahan mereka harus ada sanksi," katanya.
Holywings harus tetap dijatuhi sanksi. "Dengan begitu, masyarakat yang sakit hati atau marah, hatinya jadi dingin," kata Riano.
Riano lantas mengingatkan agar Holywings tidak berulah yang justru bisa merusak tatanan sosial masyarakat di Jakarta.
"Kami masyarakat Betawi ingin menjaga Jakarta tetap aman dan kondusif sebagai tuan rumah bagi seluruh suku bangsa di Indonesia. Mari sama-sama kita jaga kerukunan, hindari ketersinggungan kelompok manapun," katanya.
Siapapun kata dia, harus mengedepankan etika dan adab dalam bersikap. Apalagi ini telah menyinggung dua agama.
"Apalagi ini jelas menyinggung dua agama," kata Riano.
Lebih lanjut, Riano juga mengingatkan semua pihak berhenti memancing kegaduhan yang tidak perlu. Terlebih menyangkut hal-hal sensitif terkait agama.
Menurut dia, seluruh kelompok masyarakat harus sama-sama berkomitmen untuk saling bertoleransi dalam setiap kegiatan maupun usaha mereka.
"Kami juga mengimbau masyarakat menahan diri dan tidak main hakim sendiri yang justru akan menimbulkan kegaduhan dan masalah lain," kata Anggota DPRD DKI Jakarta ini. [suara]
