logo
×

Kamis, 16 Juni 2022

Hari Pertama Bertugas Zulhas Langsung Sidak Pasar, PKS: Tidak Efektif, Data Nasional Sudah Tersedia Semua

Hari Pertama Bertugas Zulhas Langsung Sidak Pasar, PKS: Tidak Efektif, Data Nasional Sudah Tersedia Semua

DEMOKRASI.CO.ID - Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke Pasar Cibubur, Jakarta Timur, di hari pertamanya usai dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Perdagangan.

Anggota DPR dari Fraksi PKS Mulyanto menilai kunjungan pasar tersebut tidak efektif apabila menteri perdagangan yang baru ingin menyelesaikan persoalan pangan yang kian mahal, khususnya terkait minyak goreng.

"Saya rasa tidak efektif. Data nasional terupdate komoditas strategis sudah tersedia di PIHPS Nasional," ujar Mulyanto kepada VOI, Kamis, 16 Juni.

Menurutnya, sidak pasar juga sudah dipraktikkan oleh Menteri Perdagangan lama, yakni M Lutfi. Sehingga, kata Mulyanto, Zulkifli Hasan seperti menteri yang baru belajar soal minyak goreng.

"Mendag lama juga begitu. Ini mencerminkan menteri baru belajar soal minyak goreng," katanya.

Namun demikian, Wakil Ketua Fraksi PKS itu menghormati pilihan tugas pertama Zulkifli Hasan. Mulyanto menilai, mungkin Ketua Umum PAN itu sedang mempelajari masalah-masalah di sektor perdagangan agar terlihat bekerja dengan baik.

"Itu cara untuk belajar sekaligus membangun citra bekerja dengan sungguh-sungguh," sebut Mulyanto.

Menyoal koordinasi dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengingat juga ditugaskan oleh Presiden Jokowi mengurusi minyak goreng, Mulyanto enggan berkomentar lebih lanjut.

Legislator Dapil Banten itu lantas menyoroti soal reshuffle kabinet yang disebut-sebut untuk mengakomodir partai pendukung pemerintahan bukan perbaikan kinerja. Dia pun menyebut pergantian menteri hanya sekedar upacara tutup tahun dilingkungan keleluasaan.

"Inikan soal kabinet koalisi partai, bukan kabinet profesional. Jadi di tengah masalah migor yang berlarut-larut, reshuffel ini sekedar pesta tutup tahun, seremonial agar semua pihak happy namun tidak menyelesaikan substansi masalah. Itu hanya soal politik kekuasaan, bukan politik pembangunan," pungkas Mulyanto. [voi]

Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: