DEMOKRASI.CO.ID - Pemilu Serentak tahun 2024 mendatang seharusnya benar-benar dilakukan secara bersama-sama proses dan persyaratannya. Keserentakan harus menyeluruh dalam semua aspek penyelenggaraan pemilu.
Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah ingin agar keserentakan tergambar pada kepanitiaan pemilu yang sama, anggaran APBN yang sama, dan pertanggungjawaban penyelenggara yang sama.
Namun demikian, dia menilai Pemilu 2024 mendatang ada hal yang tidak ikut tergambar serentak, yaitu soal ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold (PT).
Acuan PT yang digunakan pada Pilpres 2024 nanti masih menggunakan PT dari Pilpres 2019.
“Inilah kelirunya memakai sebagian dari proses pemilu tahun 2019 untuk 2024!” ujarnya lewat akun Twitter pribadi, Minggu (19/6).
Dalam video yang diunggah, Fahri mengurai bahwa tiket pilpres saat ini sudah ada di segelintir orang. Penggunaan tiket ini nantinya akan diputuskan oleh oligarki.
“Bisa kemungkinan dipilih 2 (calon), kalau ada calo yang siap kalah. Seperti dua pemilu terakhir,” tegasnya.
Baginya, kondisi ini merupakan pembajakan yang luar biasa di Indonesia. Padahal seharusnya pada semua calon pemimpin ditaruh dalam satu arena pilpres, sehingga beradu dan masyarakat bisa tahu isi pikiran mereka.
“Republik ini luas, pemimpinnya diadu dong,” tutupnya. [rmol]