DEMOKRASI.CO.ID - Presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden terus menjadi perdebatan jelan Pilpres 2024. Dorongan agar PT ini dihapus mengalir deras dari kalangan aktivis dan politisi tanah air.
Seruan agar PT 0 persen kembali didengungkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Menurutnya, kehadiran PT itu hanya akan membuat bangsa Indonesia mengalami nasib yang malang. Sebab, para pemain akan bertanding di pilpres sudah diputuskan di belakang layar oleh segelintir orang.
“Dengan cara mengatur skor pertarungan seperti kelakuan para mafia sepak bola!” tegasnya lewat akun Twitter pribadi yang dilihat redaksi pada Selasa (7/6).
Menurutnya, jika memang ada partai yang ingin mencalonkan ketua umum sebagai calon presiden, maka cara termudah adalah dengan menggugurkan ambang batas pencalonan. Namun demikian, hingga kini tidak ada partai di Senayan yang mau mengubah UU yang mengatur threshold tersebut.
“Kalau betul mereka ingin mencalonkan ketua umum partai mereka sendiri dan tidak berniat jualan tiket kepada kandidat tajir dan bandar besar, tentu mereka sudah memperjuangkan PT 0 persen alias tanpa threshold. Tapi buktinya mereka nggak mau ubah UU karena mereka memang mau jualan tiket!” tegasnya.
Adapun pembentukan koalisi dan acara kumpul-kumpul elite yang terjadi selama ini, kata Fahri, sebatas gertakan kepada kandidat tajir dan bohir besar. Tujuannya agar harga tiket mereka lebih mahal.
“Mereka tidak mau nunggu di ujung. (Nanti) sudah kandidat mereka tidak dicalonkan, akhirnya tiket dibayar murah seperti yang terjadi pada pilpres yang lalu. Mereka gigit jari!” tutupnya. [rmol]
