DEMOKRASI.CO.ID - Sekjen PAN Eddy Soeparno mengaku mendengar kabar kabar reshuffle kabinet pada 15 Juni. Namun, kata dia, kabar tersebut baru diketahuinya karena ramai di media dan belum ada pemberitahuan resmi di internal partai.
Menurut Eddy, soal menambah atau mengganti menteri di kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
"Kedaulatan sepenuhnya untuk melakukan reshuffle ada di tangan presiden, sehingga kami dalam hal ini adalah pihak yang tentu menghormati hak prerogatif tersebut," ujar Eddy di gedung DPR, Senayan, Senin, 13 Juni.
Eddy menegaskan, dari awal bergabung PAN berkomitmen untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga masa jabatannya selesai pada 2024 mendatang.
Soal rumor yang mengatakan PAN akan mendapat jatah kursi menteri dan wakil menteri, Eddy menilai, hak tersebut merupakan kewenangan presiden. Jika PAN dipercaya mendapat posisi di kabinet, kata dia, nama-nama yang layak mengisi merupakan kewenangan Ketua Umum Zulkifli Hasan.
"Kembali lagi, kalau di pemerintah hak prerogatif untuk menempatkan siapa saja di dalam kabinet itu merupakan kewenangan presiden, kalau di PAN hak untuk menempatkan kadernya nanti di eksekutif atau di tempat manapun ada di tangan ketum, bang Zulhas dalam hal ini," jelasnya.
Sebelumnya, Dewan Pakar PAN Drajad Wibowo menyebutkan akan ada kalangan elite politik yang bakal direshuffle Jokowi.
"Spekulasi sekarang akan ada nama besar yang diberhentikan dari kabinet yang mungkin memunculkan efek domino politik nasional," ujar Drajad, Minggu, 12 Juni.
Dia pun mengatakan PAN akan mendapat jatah satu menteri dan Wamen dari spekulasi reshuffle.
"Nama Ketum PAN Bang Zul juga sering disebut akan masuk kabinet kembali," katanya. [voi]
