DEMOKRASI.CO.ID - Deputi Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Pusat (Bappilu DPP) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengkritik pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal menutup koalisi dengan Partai Demokrat.
Menurutnya dalam politik, seharusnya kawan bisa menjadi lawan begitu pula sebaliknya.
"Bagi yang mengerti politik, dalam politik tak ada kawan dan lawan yang abadi, melainkan kepentingan. Pak SBY sering juga menyebutkannya sebagai 1 musuh terlalu banyak, 1000 kawan belum cukup. Ini antara lain yang menjadi fatsun politik Partai Demokrat dalam membangun hubungan dan komunikasi politik dengan partai politik lainnya," kata Kamhar dalam pernyataannya, Kamis (23/6).
"Ini semakin ditegaskan oleh Mas Ketum AHY pada Malam Silaturrahmi dan Kontemplasi Partai Demokrat beberapa waktu yang lalu. Partai Demokrat terbuka dan tak memiliki hambatan dan beban masa lalu untuk membangun kerja sama politik dengan parpol lainnya," ungkap dia.
Kamhar mengaku heran jika PDIP merasa berbeda dengan Demokrat dalam persoalan kepentingan rakyat. Ia lantas mempertanyakan klaim PDIP yang selama ini mementingkan rakyat.
"Sekilas perbandingan, Partai Demokrat yang pro rakyat dan partainya Hasto yang katanya partai wong cilik ketika mengemban amanah menjalankan pemerintahan. Aspirasi dan temuan yang kami peroleh di lapangan bahwa rakyat mengeluhkan berbagai persoalan dan kesulitan yang dihadapi, mulai dari langka dan mahalnya sembako," ucap Kamhar.
"Kenaikan BBM, kenaikan tarif dasar listrik dan berbagai kebutuhan hidup lainnya, pajak dinaikin di kala daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih setelah terpukul akibat pandemi COVID-19. Katanya partai wong cilik, nyatanya rakyat semakin dicekik," tambah dia.
Kamhar menjelaskan, Demokrat lebih menunjukkan sisi pro rakyat dibanding PDIP. Ia menerangkan, saat ini banyak masyarakat yang merindukan kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Aspirasi dan temuan lapangan kami pula bahwa rakyat semakin merindukan kepemimpinan Pak SBY yang gemar memberikan program pro rakyat dan berbagai paket bantuan sosial untuk meringankan beban rakyat, merindukan kehidupan yang senantiasa harmonis, rukun dan damai tanpa ada politisasi dan eksploitasi isu SARA, rakyat merindukan penegakan hukum yang berkeadilan tanpa pandang bulu, rakyat merindukan pemberantasan korupsi yang sepenuh hati dan tak tebang pilih," jelas Kamhar.
"Naiknya tren elektabilitas Partai Demokrat menurut survei Litbang Kompas menunjukkan rakyat menaruh harapan tinggi pada Partai Demokrat dan AHY untuk kembali mengemban amanah kekuasaan dan menjadi pemimpin di masa depan," tambah dia.
Oleh sebab itu, Kamhar memastikan Demokrat akan terus berjuang untuk kepentingan rakyat.
"Menyebut sebagai partai wong cilik tapi kenyataannya merampok dan memakan jatah rakyat kecil yang sedang kesusahan diterpa bencana “korupsi bansos”. Berkebalikan dengan Partai Demokrat yang gemar memberi subsidi dan bansos pada rakyat sebagai kompensasi kebijakan. Jika Pak SBY mengangkat 1,1 juta orang tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil, pemerintah yang sekarang malah mau memecat honorer dan menjadikan mereka pengangguran," kata Kamhar.
Lebih lanjut, Kamhar mengatakan Partai Demokrat tahu bagaimana memperlakukan dan menghormati Presiden sebagaimana mestinya. Hal itu berbeda dengan PDIP yang dinilai menempatkan Presiden sebagai petugas partai.
"Seperti yang viral videonya baru-baru ini yang menuai kritik dari banyak pihak. Partai Demokrat juga tak pernah melecehkan dan memandang rendah suatu profesi, berbeda dengan partainya Hasto yang meremehkan dan merendahkan tukang bakso," pungkas dia.
Sebelumnya, Hasto secara gamblang menutup peluang berkoalisi dengan PKS dan Demokrat di pilpres 2024 mendatang.
"Ya kalau dengan PKS tidak (berkoalisi)," kata Hasto.
Ketika ditanya kans koalisi dengan Demokrat, Hasto juga memberikan sinyal menolak. Ia mengatakan PDIP tak menyukai berbagai bentuk kamuflase politik.
"Koalisi ini harus melihat emotional bonding pendukung PDIP, begitu. Pendukung PDIP ini rakyat wong cilik yang tidak suka berbagai bentuk kamuflase politik. Rakyat apa adanya. Rakyat yang bicara dengan bahasa rakyat sehingga aspek historis itu tetap dilakukan," tuturnya.
Karena itu, ia berpandangan, tak mudah bekerja sama dengan Demokrat di 2024 karena perbedaan tersebut. [kumparan]
