DEMOKRASI.CO.ID - Ketua Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni menanggapi Kementerian BUMN yang menyebut proposal Formula E telat diantar. Sahroni menyebut sudah ketemu Erick Thohir jauh hari sebelumnya.
Ketua Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni mengungkap jika pernyataan ‘telat’ atau proposal diantar sebulan sebelum acara tersebut tak seharusnya menjadi perdebatan.
“Proposal dianggap terlambat mah bukan jadi debat,” kata Sahroni, Jumat (3/6/2022).
Menurutnya, dengan skala acara yang sifatnya internasional, BUMN bisa lebih aktif terlebih dahulu mengajukan penawaran tanpa perlu menunggu proposal dari penyelenggara.
“Kala mau bergabung untuk event dunia kan harusnya lebih masif bertanya! Bukan karna proposal telat kasih,” tegas dia.
Ketua Formula E Sahroni menyebutkan jika seharusnya BUMN sudah mengetahui ada iven kelas dunia.
“Toh BUMN sudah tahu ada iven dunia kok dan saya sebagai ketua OC sudah bertemu langsung dengan Pak Erick di kantornya,” jelas dia.
Diketahui, Kementerian BUMN akhirnya angkat suara terkait kabar BUMN tidak memberikan sponsor ajang Formula E yang digelar di Sirkuit Ancol Jakarta.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, bahwa kabar tersebut sangat tidak benar.
Ia pun menyesalkan soal berita-berita negatif BUMN tidak memberikan sponsor ke Formula E.
“Ini sangat tidak benar, sangat kita sesalkan pernyataan negatif seakan-akan BUMN tidak mendukung Formula E,” kata Arya dalam keterangannya, Jumat (3/6/2022).
Anak buah Erick Thohir itu mengatakan, bahwa Kementerian BUMN selalu mendukung setiap yang didengarkan, termasuk Formula E.
“BUMN mendukung ajang Formula E. Tidak ada kebijakan yang menghambat sponsorship bagi iven yang dimaksud,” ucapnya.
Ia kemudian menjelaskan, soal proposal pengajuan sponsor Formula E yang diajukan ke Kementerian BUMN.
Menurutnya, Kementerian BUMN menerima proposal sponsor Formula E satu bulan akan dimulai ajang balapan mobil listrik itu.
Sementara itu, kata Arya, BUMN membutuhkan waktu untuk mengkaji proposal sponsorship untuk acara besar dan berskala internasional.
Termasuk juga pengkajian secara kelayakan bisnis dan model kerjasama agar memenuhi prinsip Good Corporate Governance (GCG).
“Proses pengkajian ini bervariasi di antara BUMN sesuai dengan peraturan di tiap perusahaan,” katanya.
“Pada umumnya BUMN menerima proposal event besar berskala nasional dan internasional paling cepat tiga bulan sebelumnya atau bahkan setahun,” ungkapnya soal kisruh BUMN dituding tak ikut sponsor Formula E ini. (pojoksatu/fajar)
