DEMOKRASI.CO.ID - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan, belum tentu mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang.
Sampai saat ini, PKS sama sekali belum memutuskan dukungan capres 2024 itu diberikan kepada siapa.
Hal tersebut disampaikan Sekertaris Jenderal (Sekjen) PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/6/2022).
“Siapa yang memutuskan PKS dengan Anies? nggak ada. Anies buat Jakarta, untuk nasional kita liat lagi,” tegas Habib Aboe.
Kendati demikian, Habib Aboe tidak menampik bahwa PKS memang memiliki kedekatan dengan Anies Baswedan.
“Tentu banyak kader PKS yang memiliki kedekatan dengan Anies Baswedan,” ungkapnya.
Akan tetapi, tegasnya, itu tidak menjadi dasar partai berlambang bulan sabit kembar itu mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024.
“Masyarakat PKS dekat dengan Anies, ya iya lah. Emang cocok kok anies untuk calon juga, tapi belum tentu (diusung PKS),” ucapnya.
Menurut anggota Komisi III DPR RI itu, keputusan siapa nantinya yang diusung PKS di Pilpres 2024 akan ditentukan oleh Majelis Syuro.
“Nanti akan dimusaywarahkan oleh Majelis Syuro PKS. Tapi kita nggak patah arang dengan Anies, kita terbuka saja. Tapi belum tentu pilihan terakhir,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Presiden PKS Ahmad Syaiku pernah menegaskan akan selalu mengutamakan kader internal untuk diusung sebagai capres 2024.
“Jadi, tetap kalau penokohan kita dorong Dr Salim Segaf Al Jufri,” ungkap Syaikhu, Selasa (1/2/2022).
Bahkan, Syaikhu terang-terangan bahwa partainya sudah melakukan persiapan menuju Pilpres 2024 dan komunikasi dengan parpol lain untuk penjajakan koalisi.
“Sambil terus menguatkan kesiapan, termasuk menjalin komunikasi dengan partai lain,” bebernya.
Menurutnya, saat ini masih terlalu dini berbicara soal sosok yang akan diusung di Pilpres 2024 mendatang.
Akan tetapi ia menegaskan bahwa capres PKS nantinya akan ditentukan melalui musyawarah Majelis Syuro.
Koalisi dengan parpol lain, jelasnya, juga sangat diperlukan oleh PKS.
Apalagi, perolehan suara partai berlambang bulan sabit kembar di masih jauh dari presidential threshold.
“PKS masih membuka diri karena syarat presidential threshold (ambang batas presiden) 20 persen, sementara suara PKS 8,21 persen, jadi PKS harus berkoalisi,” jelasnya.
“Kita siap berkomunikasi dengan calon mitra koalisi. Jika sudah ada koalisi, tentu baru diputuskan siapa capres yang akan diusung,” tanda Ahmad Syaikhu. (pojoksatu/fajar)
