DEMOKRASI.CO.ID - Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto harus bisa menjalankan tugas secara profesional setelah dipercaya Presiden Joko Widodo untuk menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Utamanya, kata Penasihat Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) Bambang Beathor Suryadi, adalah menyelesaikan sengkarut masalah pertanahan yang dialami masyarakat.
Beathor mengatakan, pada sambutan pertama Hadi Tjahjanto setelah dilantik, memang pesan yang disampaikan adalah soal sertifikat tanah dan sengketa.
"Kesan pencapaian targetnya adalah ratusan juta sertifikat tanah milik warga, lalu mempermudah untuk di sekolahkan (digadaikan), Pak Hadi menyampaikan juga bahwa dengan cara itu akan terwujud kesejahteraan," kata Beathor dalam keterangannya, Kamis (16/6).
"Ada sedikit kalimat tentang sengketa, konflik tanah, sayang tidak dilanjutkan dengan kalimat perampasan tanah warga, baik oleh kementerian/lembaga negara atau dengan koperasi swasta baik diperkebunan, tambang dan properti," imbuhnya menjelaskan.
Dikatakan Beathor, kasus kasus tanah bermunculan seiring derasnya pemodal untuk berinvestasi di berbagai proyek bisnis. Hal ini, juga sejalan atas kemajuan pendapatan masyarakat.
Dalam hal mengatasi sengkarut tanah ini, Beathor juga menyinggung tokoh PSI Raja Juli Antoni yang juga dilantik menjadi Wakil Menteri ATR.
"Sebagai menteri dan wamen yang baru di BPN/ATR, harus dipahami juga bahwa berlarut-larutnya kasus tanah juga sebagai akibat kedekatan presiden dengan pengusaha hitam yang menunggangi aparat hukum di semua lini, dari Polsek hingga Mahkamah Agung," bebernya.
Masih kata Beathor, dia menitipkan pesan agar Hadi dapat bekerja profesional. Yakni, tidak menempatkan orang pada jabatan tertentu berdasarkan iming-iming sogokan.
"Trobosan ini harus Pak Menteri mulai dari kualitas aparat BPN/ATR, jangan lagi ada jabatan karena sogok. Selamat bekarya dalam pelayanan publik kebanggaan Presiden Jokowi," pungkasnya. [rmol]
