DEMOKRASI.CO.ID - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengumpulkan sejumlah elite partai sekaligus buka puasa bersama di kediaman. Padahal, jauh-jauh hari Presiden Joko Widodo sudah melarang pejabat tanah air untuk buka puasa bersama meski kasus COVID-19 mulai melandai.
Acara buka bersama ini diungkap Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay. Dia membenarkan para elite partainya berkumpul di kediaman Zulhas di kawasan Cipinang Indah, Jakarta Timur, Rabu, 6 April, malam.
Disebut-sebut, acara kumpul petinggi partai matahari terbit untuk membicarakan soal reshuffle kabinet. Diketahui, PAN dikabarkan mendapat jatah menteri usai bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi.
Namun, Saleh membantah pertemuan semalam membahas persoalan reshuffle. Kata Saleh, pertemuan semalam karena ada acara buka puasa fraksi dan pengurus DPP.
"Itu buka puasa, tidak ada pembicaraan soal kabinet. Sama sekali tidak disinggung," ujar Saleh saat dkonfirmasi, Kamis, 7 April.
Jika acara di rumah Zulhas adalah acara buka puasa bersama, artinya PAN tak nurut dengan perintah Jokowi tersebut. Lebih lanjut, Ketua Fraksi PAN DPR itu mengungkapkan, pertemuan itu hanya membahas persiapan PAN menuju Pemilu 2024. "Pembicaraannya lebih fokus pada persiapan pemilu 2024," katanya.
Semua anggota DPR hingga DPRD dari Fraksi PAN, sambung Saleh, diminta fokus membantu rakyat di bulan Ramadan ini. "Seluruh anggota DPR diminta untuk menghidupkan jaringan dan relawan yang sudah ada selama ini," kata legislator PAN Dapil Sumatera Utara itu.
Sementara, Wakil Ketua Umum PAN, Bima Arya, mengaku dalam pertemuan para elite PAN semalam, Zulhas berbicara soal pengukuhan posisi PAN dalam pemerintahan.
"Ketum hanya mengukuhkan posisi politik PAN sebagai pendukung pemerintahan," kata Bima kepada wartawan, Kamis, 7 April.
Isu penundaan Pemilu 2024 juga turut menjadi pembahasan kata Bima. Menurutnya soal penundaan pemilu tidak akan terwujud jika tak ada dukungan yang memadai.
"Dan juga soal isu penundaan pemilu yang tidak akan terwujud karena dukungan politik yang tidak memadai," katanya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menteri dan penyelenggara negara lainnya untuk menggelar buka bersama saat bulan suci ramadan tahun ini. Larangan ini tetap berlaku meski pandemi COVID-19 terus mengalami perbaikan.
"Untuk pejabat dan pegawai pemerintah kita masih melarang untuk melakukan buka puasa bersama," kata Jokowi dalam keterangan video yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 23 Maret.
Selain itu, Jokowi juga turut melarang para pejabat dan pegawai pemerintahan untuk menggelar acara open house saat Idulfitri.
"Juga (dilarang melakukan, red) open house," tegas presiden.
Sementara terhadap masyarakat, Jokowi mempersilakan bila ingin melakukan salat tarawih berjamaah di masjid setelah selama dua tahun selalu ada larangan akibat COVID-19. [voi]
