DEMOKRASI.CO.ID - Ketidaktahuan seorang Menteri Sekretaris Negara Pratikno atas adanya hidden agenda perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo diragukan banyak pihak.
Salah satunya disampaikan oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto. Dia menanggapi pernyataan Pratikno yang mengaku tidak tahu menahu soal gerakan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang mendukung Presiden Jokowi tiga periode.
Pratikno dicecar soal deklarasi Apdesi itu oleh anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus saat rapat dengar pendapat (RDP) pada Senin (4/4).
"Mengapa Mensesneg mengatakan hanya diundang Apdesi? Mungkin saja benar sebab Pratikno sebagai Mensesneg memang tidak sanggup memberikan advise kepada Jokowi, apalagi mengatakan tidak kepada orang yang paling berkuasa di kabinet yaitu LBP (Luhut Binsar Pandjaitan)," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/4).
Semestinya kata Satyo, Pratikno sebagai seorang cendikiawan yang juga mantan Rektor Universitas Gadjah Mada bisa menyatakan secara tegas dan terbuka bahwa upaya menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden bukan saja melanggar UU, tapi juga sangat beresiko tinggi terhadap stabilitas sosial politik.
"Sangat tidak mungkin seorang Mensesneg tidak mengetahui bahwa ada 'hidden agenda' dari Istana yang dengan sengaja 'memobilisasi' dukungan segala wacana untuk menjadikan Jokowi Presiden terus-terusan," katanya.
"Bahaya laten otoritarian seperti di era orde baru bukan tidak mungkin bisa terjadi lagi di era Jokowi jika orang-orang yang berwatak sengkuni justru diberi kekuasaan," pungkas Satyo. [rmol]
