DEMOKRASI.CO.ID - Pemerintah jangan hanya mengeluh dalam menghadapi masalah pengusaha minyak goreng curah yang "nakal". Mestinya, pemerntah tidak ragu memberi sanksi kepada para pengusaha minyak goreng sebagai upaya terapi kejut agar selanjutnya mau mengikuti aturan.
Demikian disampaikan anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (7/4).
"Negara tidak boleh mengeluh dan kalah dari pengusaha migor curah nakal. Bila demikian maka yang dikorbankan adalah rakyat kecil, yang terpaksa membeli migor dengan harga mahal," kata Mulyanto.
Menurut Mulyanto, sangat disayangkan apabila negara harus merogoh dua kocek sekaligus. Satu untuk membayar subsidi migor curah kepada pengusaha migor dan satu lagi untuk membayar BLT migor sebesar Rp 300 ribu per orang untuk puluhan juta orang.
"Padahal harga migor curah di pasar tetap saja tidak turun. Masih jauh di atas harga eceran tertinggi (HET). Ini kan sungguh menyedihkan," ujar Mulyanto.
Berdasarkan data pantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional per Rabu (6/4) harga rata-rata nasional migor curah adalah Rp 20.000 per kg. Angka ini masih jauh di atas HET yang sebesar Rp 15.500 per kg.
"Artinya harga migor curah masih belum aman apalagi terkendali," sesal politikus PKS itu.
"Dengan terbentuknya Satgas Migor Curah, Menperin bersama Polri jangan ragu-ragu untuk menindak tegas produsen maupun distributor yang menyimpang dan merugikan keuangan negara," tandasnya.[rmol]
