DEMOKRASI.CO.ID - Pengamat Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menilai kebijakan Panglima TNI Andika Perkasa membolehkan keturunan Partai Komunis Indonesia untuk mendaftar jadi Prajurit TNI adalah kebijakan politis.
Menurut dia kebijakan berani Andika itu bisa dilihat sebagai pergerakan Andika untuk menjaring suara puluhan juta keturunan PKI untuk memilihnya jika maju dalam kontestasi Pilpres 2024.
"Terasa ada suasana seperti soft campaign yang ingin dilakukan oleh Andika. Terasa kental muatan politisnya. Angka statistik keturunan PKI di Indonesia sekitar 25 juta orang. Jika Andika ikut dalam konstelasi Pemilu untuk dipilih, maka dia bisa mempunyai peluang dipilih oleh sekitar 25 juta orang," kata Achmad dalam keterangannya, Minggu (3/4/2022).
"Jika seandainya itu arahnya, maka hal yang kontroversi ini adalah langkah yang tidak elok," sambungnya.
Achmad menilai saat ini belum waktu yang tepat untuk memasukkan keturunan PKI ke dalam TNI. Dia menyarankan negara mencoba mempekerjakan mereka sebagai ASN terlebih dahulu, bukan di militer.
"Musti di uji coba dulu untuk melihat keturunan PKI ini tidak membawa dendam dan tidak ada lagi muatan untuk infiltrasi ke berbagai organisasi. Jika sudah di screening dengan baik maka baru diperbolehkan mereka daftar menjadi anggota TNI," tutur Achmad.
Diketahui, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengubah aturan seleksi penerimaan calon prajurit TNI. Ia kini membolehkan turunan anggota PKI untuk mendaftar sebagai calon prajurit TNI.
Itu disampaikannya saat memimpin rapat penerimaan Taruna Akademi TNI, Perwira Prajurit Karier TNI, Bintara Prajurit Karier TNI dan Tamtama Prajurit Karier TNI Tahun Anggaran 2022. [suara]
