DEMOKRASI.CO.ID - Politisi Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana melontarkan sindiran keras kepada Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko yang meminta berbagai pihak untuk jangan melibatkan Pemerintah dalam wacana perpanjangan Presiden menjadi tiga periode.
Cipta Panca Laksana menyindir bahwa yang selama ini berbicara soal wacana Presiden 3 periode justru adalah dari pihak Pemerintah.
Spesifikanya, ia menyebutkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri Koordinator Ekonomi, Airlanggar Hartato; Menteri Investasi, Bahlil Lahadiah; dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
“Geblek nih orang,” kata Cipta Panca Laksana melalui akun Twitter pribadinya pada Kamis, 7 April 2022.
“Yang selama ini yang ngomongin tiga periode orang pemerintah semua. Marahin tuh Luhut, Arilanggga, Bahlil dan Tito!” sambungnya.
Bersama pernyataannya, ia membagikan berita berjudul “Moeldoko: Kalau Ada yang Bicara Presiden Tiga Periode, Jangan Libatkan Pemerintah!”.
Dilansir dari Suara.com, Moeldoko mengklaim bahwa Pemerintah tidak pernah membicarakan perihal isu perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode.
“Pemerintah tidak pernah membicarakan itu. Kalau itu persoalan bergelinding jangan melibatkan pemerintah. kalau itu bergelinding di DPR itu urusan DPR,” kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta pada Rabu, 6 April 2022.
Moeldoko juga meminta berbagai elemen bangsa untuk jangan berputar-putar bangsa membicarakan hal yang tidak produktif, dalam hal ini perpanjangan jabatan menjadi tiga periode.
“Presiden sudah jelas, mau ngomong apa lagi? Masih lagi dipersoalkan. Sekali lagi saya ingatkan sudah cukup berpolemik tentang ini,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak lagi berbicara terkait isu penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Jokowi ingin para menterinya untuk lebih fokus bekerja dan menjelaskan soal situasi ekonomi global yang menyebabkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok.
Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Selasa, 5 April 2022.
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak,” kata Jokowi. [terkini]
