DEMOKRASI.CO.ID - Proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur mendapatkan sorotan dari media internasional, terutama dari Eropa dan Amerika. Mengingat saat ini, pemerintahan Jokowi sedang berupaya untuk membangun IKN.
Namun, pembangunan tersebut belum jelas pelaksanaanya karena pemerintah disebut masih mencari investor untuk menyokong proyek IKN.
Pencarian investor dilakukan karena menurut perhitungan pemerintah, APBN tidak mampu menanggung biaya pembangunan tanpa suntikan dana dari investor.
Demi mengatasi permasalahan ekonomi, pemerintah kemudian mengambil langkah untuk membiayai pembangunan IKN dengan cara crowdfunding yang kembali menuai kontroversi.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai pemerintah mencadangkan anggaran Rp27-30 triliun dari dalam APBN 2023 untuk pembangunan IKN Nusantara.
"Kita juga di dalam APBN tahun depan sudah mencadangkan belanja pembangunan ibu kota negara baru yaitu Rp27-30 triliun dalam rangka membangun infrastruktur dasar," kata Sri Mulyani seperti dikutip Harian Haluan dari Pikiran-Rakyat.com, Jumat (15/4/2022).
Pembangunan IKN hingga saat ini masih menuai pro dan kontra, baik dalam segi ekonomi, politik, hingga ke tanah adat. Bahkan, rencana pembangunan IKN turut disorot oleh media internasional yang menitikberatkan pada kondisi ekonomi Indonesia.
"Ada sekira lima koran di luar negeri, Eropa dan Amerika itu mempersoalkan IKN. Jadi mereka memperlihatkan bahwa ini sinyal buruk bagi perekonomian Indonesia," ujar pengamat politik, Rocky Gerung dari YouTube miliknya.
Disebutkan Rocky Gerung, media dari Eropa dan Amerika memprediksi jika Indonesia akan mengalami kebangkrutan, apabila pemerintah tetap memaksakan pembangunan IKN.
"Indonesia akan bangkrut karena bikin mercusuar itu. Sama seperti kerajaan Babilonia bangkrut karena bikin Menara Babel, sama seperti raja-raja dulu yang bikin istana terus bangkrut. Jadi landasan dari fondasi itu bukan lagi semen, melainkan tulang belulang manusia,"pungkas Rocky. [haluan]
