DEMOKRASI.CO.ID - Polemik perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode dan kenaikan harga minyak goreng masih menjadi topik hangat di tengah-tengah masyarakat hari ini.
Sejumlah spekulasi banyak berkembang, satu diantaranya mengaitkan permainan mafia perusahaan sawit sebagai penyedia bahan baku minyak goreng dan mobilisasi gerakan dukungan pada perpanjangan jabatan presiden tiga periode.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengingatkan, jika benar adanya dugaan itu. Maka, penting pemerintah memberikan sanksi pada perusahaan pendukung perpanjangan masa jabatan presiden.
"Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi!" cuit Masinton di akun Twitter pribadinya, Rabu (20/4).
Masinton menegaskan, di republik dengan asas demokrasi seperti Indonesia, negara tentu tidak boleh kalah dengan permainan oligarki ekonomi.
Apalagi, kata dia, oligarki yang patut diduga berandil besar pada kelangkaan minyak goreng jelas berupaya melanggar konstitusi jika benar berkontribusi pada dukungan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Selain berkontribusi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Juga ikut berpartisipasi melawan konstitusi. Lawan oligarki kapital!" tandasnya. [rmol]
