DEMOKRASI.CO.ID - Isu penundaan Pemilu Serentak 2024 yang diupayakan orang-orang dekat Presiden Joko Widodo tidak mendapat dukungan publik, termasuk dua kelompok yang dijadikan dasar argumen oleh mereka.
Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan berpendapat, dua kelompok yang sangat jelas melawan arus isu penundaan pemilu adalah kelompok pengusaha dan lembaga-lembaga survei.
Anthony mengutip temuan terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menemukan sangat sedikit publik mendukung penundaan pemilu, dari total 1.220 responden survei yang diselenggarakan pada 13 sampai 20 Maret 2022.
"Banyak lembaga survei balik badan, ternyata yang dukung Jokowi 3 periode hanya 5 persen," ujar Anthony melalui akun Twitternya pada Sabtu (2/4).
Hasil lembaga survei tersebut menegasikan klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan bahwa hasil olah big data menunjukkan mayoritas pendukung partai yang menolak isu penundaan pemilu seperti PDIP, Demokrat, dan PKS, justru mayoritas mendukung.
Akan tetapi, Anthony kekinian mendapati pernyataan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, yang mengaku tidak pernah diajak siapapun membahas isu penundaan pemilu.
Pada saat awal isu penundaan pemilu ini dimunculkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, para pengusaha disebut-sebut menjadi penggagas ide penundaan pemilu.
"Kini pengusaha juga balik badan, bantah klaim Menteri Bahlil bahwa pengusaha dukung penundaan pemilu," imbuh ANthony menegaskan.
Maka dari itu, Anthony meminta Presiden Joko Widodo untuk memecat menterinya yang mengupayakan penundaan pemilu maupun memperpanjang masa jabatan presiden.
"Pembohong publik wajib diberhentikan!" demikian Anthony. [rmol]
