DEMOKRASI.CO.ID - Dalam judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dikalahkan Mahkamah Agung (MA).
MA menyatakan vaksin Covid-19 bagi muslim harus halal, sebagaimana diamanatkan UU Jaminan Halal.
"Kabul permohonan hak uji materil," demikian bunyi putusan judicial review yang dikutip dari website MA, Rabu (20/4/2022).
Putusan itu diketok ketua majelis Prof Supandi dengan anggota Is Sudaryono dan Yodi Martono. Judicial review itu diajukan oleh Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI). Adapun termohon yaitu Presiden RI Joko Widodo.
Sebagaimana diketahui, YKMI mengajukan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid.
Pemohon menilai vaksin ketiga yang menggunakan tiga vaksin Moderna, Pfizer dan AstraZeneca belum mendapatkan sertifikat kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Menurut pemohon, Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tersebut bertentangan dengan UU Jaminan Produk Halal (JPH) dan PP Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU JPH.
"Jadi tentang vaksinasi itu bertentangan dengan UU di atasnya yakni UU Jaminan Produk Halal (JPH). Di UU Pasal 4 disebutkan bahwa produk yang beredar di seluruh Indonesia harus bersertifikat halal," ungkap pemohon. [law-justice]
