DEMOKRASI.CO.ID - Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu, mendesak Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, mundur dari jabatannya. Masinton menilai Luhut membikin keruh situasi kebangsaan dengan melempar isu penundaan pemilu hingga big data.
Diketahui, Luhut sempat menyebut ada 110 juta masyarakat yang meminta penundaan pemilu yang terangkum dalam big data. Banyak yang meragukan kesahihan data tersebut. Saat dicecar BEM Universitas Indonesia (UI) beberapa hari lalu, Luhut pun enggan membuka big data yang menjadi ujung pangkal kekisruhan.
Hal ini membuat Masinton Pasaribu geram dan menilai Luhut telah melakukan kebohongan dengan big datanya. Secara tegas, Masinton meminta Luhut mundur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
“Pertanyaannya adalah, ke mana tuh Menko yang bukan membidangi bidang politik, [tapi] mewacanakan perpanjangan jabatan persiden, bikin hoax melalui big data. Ke mana itu orang, kenapa bukan beliau [Luhut] yang menyampaikan bahwa itu gagasan dirinya. Kenapa presiden [yang harus menerima konsekuensi]? Harusnya Menko bersikap ksatria, mundur dari seluruh jabatannya. Harusnya seperti itu sikap pemimpin,” ujar Masinton dalam sebuah wawancara dengan salah satu stasiun televisi, Rabu (13/4/2022).
Masinton memuji sikap ksatria Presiden Jokowi yang akhirnya berani menolak ide penundaan pemilu dengan memastikan pemilu tetap digelar sesuai jadwal tahun 2024. Dia menyebut sikap Jokowi menjadi wujud tanggung jawab pemimpin yang meredakan kekacauan yang dibikin para pembantunya.
“Ketika muncul gelombang penolakan perpanjangan periode masa jabatan presiden, akhirnya Presiden Jokowi menyampaikan kembali secara tegas dan gamblang bahwa tidak ada rencana agenda penundaan pemilu maupun perpanjangan masa periode jabatan presiden. Sikap ksatria Presiden Jokowi ini adalah bentuk tanggung jawab seorang pemimpin mengambil alih tindakan keblinger bawahannya yang congkak dan semena-mena kepada rakyat,” kata Masinton dalam keterangannya.
Pengamat politik, Rocky Gerung, juga sempat mengkritik keras Luhut yang dinilainya tidak transparan sebagai pejabat publik. Dia menyayangkan Luhut enggan membuka big data saat diminta BEM UI yang notabene akademisi.
“Pak Luhut sedikit gugup sebetulnya. Ia tidak menyangka akan ada pertanyaan dan argumen seperti itu. Lalu ngeles-ngeles, ‘ya itu adalah hipotesis’. Ya apa hipotesisnya kan anda udah ucapin kok [soal penundaan pemilu],” ujar Rocky.
Filsuf jebolan UI itu memahami apabila Luhut enggan membuka big data pada publik, termasuk mahasiswa. Namun Rocky menilai Luhut harus menerima konsekuensi dengan sikapnya itu. Menurut Rocky, Luhut bisa dibilang pembohong besar.
“Kalau gitu boleh bikin big lies dong kalau nggak bisa buka big data. Akhirnya ya mahasiswa mengerti bahwa ini pembohong juga. Mahasiswa UI selalu punya kemampuan untuk menahan diri saat pertanyaan tidak dijawab,” ujar Rocky Gerung. [suara]
