DEMOKRASI.CO.ID - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) belum memastikan akan ikut bergabung atau tidak pada aksi unjukrasa mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, pada Senin 11 April, besok.
"Kita masih menentukan itu di internal," kata Ketua BEM UI Bayu Satria di Patung Kuda Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu 10 April, sore.
Yang jelas BEM UI, sambungnya, akan terus melaksanakan berbagai gerakan lanjutan yang lebih besar, yang muaranya adalah dari gerakan hari esok.
"Kita tidak memilih terpisah, tetapi hari ini adalah konferensi pers Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI), yang sebelumnya BEM SI Rakyat Bangkit juga bergabung tapi kemudian ada yang membuat BEM SI Rakyat Bangkit yang menyerukan satu pernyataan aksi itu sendiri," kata Bayu dengan lantang.
Lebih lanjut Bayu mengatakan, semua gerakan penolakan itu penting dan semua gerakan penolakan turun ke jalan.
"Pada prinsipnya, gerakan mahasiswa tentu akan bersatu. Gerakan mahasiswa akan menjadi dentuman besar untuk menegur pemerintahan, untuk menegur kekuasaan yang sewenang- wenang," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, ratusan mahasiswa yang tergabung dari Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta menggelar aksi unjukrasa di kawasan Patung Kuda Monas, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Minggu 10 April.
Salah satu orator dari perwakilan mahasiswa meminta para peserta aksi yang ikut melakukan unjuk rasa agar melepaskan almamater masing-masing kampus.
Hal itu untuk mengkritisi aparat keamanan yang kerap menyimpulkan peserta aksi yang tidak memakai almamater dicap sebagai provokator.
"Mari kawan-kawan kita lepaskan almamater kita, agar tidak ada perbedaan dan tidak ada yang dicap provokator," kata salah satu mahasiswa dalam orasinya dihadapan aparat Kepolisan, Minggu 10 April.
Dalam aksi tersebut, AMI menuntut Presiden Jokowi untuk mengeluarkan pernyataan resmi menolak tegas penundaan pemilu dan mendukung pemilu tahun 2024 mendatang.
Namun hingga 10 April, presiden belum memberikan pernyataan penolakan secara tegas.
AMI menyebut akan terus melakukan penekanan kepada Presiden Jokowi untuk mengeluarkan pernyataan resmi melalui pernyataan resmi kenegaraan terkait penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden serta menyepakati pelaksanaan pemilu diselenggarakan pada 2024. [voi]
