logo
×

Jumat, 11 Maret 2022

Waduh Kok Bisa? Demo Mahasiswa Papua di Dekat Istana Presiden Ricuh, Kasat Intel Polres Jakpus Terluka

Waduh Kok Bisa? Demo Mahasiswa Papua di Dekat Istana Presiden Ricuh, Kasat Intel Polres Jakpus Terluka

DEMOKRASI.CO.ID - Aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa Papua di Jalan Veteran, Jakarta Pusat atau di dekat Istana Kepresidenan pada Jum'at (11/3/2022) berujung ricuh.

Massa aksi dari mahasiswa Papua terlihat hendak ingin menembus barikade pengamanan dari aparat Kepolisian dan TNI yang berjaga di lokasi untuk merangsak mendekati area kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Akibat kericuhan tersebut, seorang anggota polisi, yakni Kepala Satuan (Kasat) Intel Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Ferikson Tampubolon pun harus mendapat luka cukup serius di bagian pelipis kanan akibat diduga dipukul oleh salah satu massa aksi di lokasi.

"Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat yang jadi korban pemukulan oleh pendemo mahasiswa Papua," kata Kapolsek Sawah Besar, Kompol Maulana Mukarom saat dihubungi, Jumat (11/3/2022).

Maulana menyebut, akibat pemukulan tersebut, AKBP Ferikson mendapatkan luka dibagian kepala. Saat ini, anggota polisi tersebut tengah melakukan perawatan medis.

"Yang mengakibatkan luka robek di kepala," ujarnya.

Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat yang jadi korban pemukulan oleh pendemo mahasiswa Papua. (Ist)


Sekadar informasi, sejumlah mahasiswa Papua menggelar aksi unjuk rasa terkait penolakan pemekaran wilayah pada Jumat (11/3/2022). Mereka diduga akan menggelar aksi tersebut di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat.

Diketahui, aksi tersebut dilakukan mereka terkait rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian yang akan melakukan pemekaran di Provinsi Papua menjadi enam wilayah administrasi.

Enam provinsi yang diusulkan menjadi daerah otonomi baru itu antara lain Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Pegunungan Tengah, Papua Selatan, dan Papua Tabi Saireri.

Rencana pemekaran mengacu pada pada Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021. Pemekaran diklaim untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat OAP. (CR10) [poskota]

Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: