DEMOKRASI.CO.ID - Perwakilan tinggi Uni Eropa (UE) untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan Josep Borrell mengakui bahwa Barat telah membuat kesalahan dalam hubungannya dengan Rusia.
Berbicara kepada saluran TF1 Prancis pada Kamis (10/3), Borrell mengatakan dia “siap mengakui bahwa pihaknya membuat sejumlah kesalahan dan melewatkan kesempatan untuk lebih dekat dengan Rusia.
”Diplomat paling senior UE itu selanjutnya mengakui bahwa ada hal-hal yang bisa dilakukan dengan lebih baik, serta hal-hal yang ditawarkan dan kemudian gagal direalisasikan, seperti janji bahwa Ukraina dan Georgia akan menjadi bagian dari NATO.
Dia menilai bahwa “membuat janji yang tidak dapat Anda tepati adalah sebuah kesalahan.”
Dia juga mencatat bahwa setelah runtuhnya Kekaisaran Soviet, Rusia sangat menderita, dianggapnya menimbulkan semacam dendam yang dieksploitasi Presiden Rusia Vladimir Putin.
Namun, sebagian besar wawancara dikhususkan untuk kritik keras terhadap kampanye militer Rusia melawan Ukraina, yang diluncurkan Moskow pada 24 Februari lalu.
Borrell menggambarkan serangan Kremlin sebagai perang yang sama sekali tidak dapat dibenarkan dan serampangan yang menjadi semakin brutal dan sama sekali tidak dapat diterima oleh dunia beradab.
“Kita telah memasuki halaman baru dalam sejarah Eropa, halaman baru dalam geopolitik global," terangnya.
Dia mengharapkan hubungan dengan Rusia menjadi berbeda secara radikal setelah apa yang baru saja terjadi.
Diplomat itu terus menuduh pasukan Rusia mengabaikan kehadiran warga sipil dalam serangannya di kota-kota Ukraina.
“Mariupol tidak diragukan lagi adalah kejahatan perang,” ujarnya.
Dia melihat Rusia sejauh ini “tidak mampu merebut kota-kota” karena apa yang dia gambarkan sebagai perlawanan Ukraina yang “sangat kuat”. Akibatnya, Moskow telah menggunakan pengeboman tanpa pandang bulu seperti “di Suriah atau Chechnya.”
Ditanya apakah Putin akan dibawa ke Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag, Borrell mengatakan bahwa, meski skenario semacam itu sebagian besar hipotetis, dia pikir ada cukup tuduhan untuk mengadili Putin.
Borrell mengungkapkan bahwa kantornya mengawasi skema UE yang bertujuan untuk memfasilitasi pengiriman senjata ke Ukraina untuk pertama kalinya dalam sejarah blok tersebut. Dia mengatakan tim yang terdiri dari 200 perwira dari semua tentara Eropa, di bawah komando seorang laksamana Prancis dan seorang jenderal Italia, memastikan permintaan Ukraina dipenuhi oleh pasokan UE.
Masing-masing negara anggota menyediakan senjata dan peralatan, terutama amunisi, bahan bakar, dan rudal anti-tank, jelasnya, dan Brussels mengambil alih.
Namun, dia menolak untuk merinci mengenai metode pengiriman dan penyeberangan perbatasan yang digunakan untuk pengiriman tersebut.
Kementerian Pertahanan Rusia secara konsisten membantah tuduhan bahwa pasukannya menargetkan infrastruktur sipil di Ukraina. Mereka menuduh Tentara Ukraina dan milisi mengambil posisi di daerah pemukiman dan menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia. Mengomentari laporan media baru-baru ini tentang serangan udara Rusia di rumah sakit bersalin di kota Mariupol, Moskow menolak cerita itu sebagai "berita palsu."
Berbicara setelah pembicaraan dengan mitranya dari Ukraina di Antalya, Turki, pada Kamis (10/3), Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov memperingatkan Barat bahwa senjata yang dikirim secara massal ke Ukraina, terutama rudal anti-pesawat portabel, dapat berakhir di tangan teroris dan mengancam warga sipil.
Moskow diketahui menyerang tetangganya pada akhir Februari, menyusul kebuntuan tujuh tahun atas kegagalan Ukraina untuk menerapkan ketentuan perjanjian Minsk, dan pengakuan akhirnya Rusia atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk. Protokol yang ditengahi Jerman dan Prancis telah dirancang untuk mengatur status wilayah-wilayah tersebut di dalam negara Ukraina. Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa. [law-justice]
