DEMOKRASI.CO.ID - Keterlibatan Luhut dalam usulan Penundaan Pilpres 2024 menuai banyak protes dari warganet hingga tagar Luhut Mafia trending.
Tak hanya soal penundaan ini saja. Diduga warganet juga geram dengan informasi yang menyatakan bahwa kekayaan luhut naik hingga Rp 67,7 Miliar selama pandemi Covid ini.
“Ketika para BANGSAT dipercaya memimpin BANGSA” tulis akun @Before_x13.
“Penghianat Agama dan Bangsa mereka tak sadar menampakkan diri mereka” tulis akun lain @ld_legit turut menanggapi.
Selain itu, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani turut menanggapi. Ia menuturkan upaya perpanjangan masa jabatan presiden tidak akan mudah mati dengan sendirinya, meski sebagian besar masyarakat dan partai politik menolak.
“Berkaca dari yang sudah-sudah, sekali pun telah mendapatkan penolakan yang tinggi, wacana ini masih terus dikemukakan oleh pihak-pihak yang dekat atau menjadi bagian dari lingkar kekuasaan. Terbaca bahwa ini sistematis dan by design,” kata Kamhar dilansir dari laman Liputan6 pada Jumat, 4 Maret 2022.
Ditambah lagi beredarnya informasi yang menyebut nama Menteri Koordinator bidang Maritim dan Invetasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan turut andil besar dalam penundaan Pemilu 2024 ini. Jika info itu benar, maka usulan tersebut akan terus bergulir.
“Apalagi jika informasi yang beredar benar adanya, bahwa Menko Marves LBP ada di balik ini, dalam pengkondisian ketum partai politik, maka bisa saja wacana dan agenda ini terus dijalankan,” kata dia.
Untuk itu, Demokrat meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan sikapnya dengan tegas terkait usulan penundaan Pemilu 2024 tersebut.
Di sisi lain, Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun turut menanggapi.
Katanya, bila bicara secara hukum, penundaan Pemilu sebenarnya tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
“Saya mengatakan bahwa kalau kita bicara tunda Pemilu, itu gak ada dasar hukum nya. Tapi kalau percepat Pemilu, itu ada (dasar hukum nya),” ujarnya melalui kanal Youtube Refly Harun pada Rabu, 2 Maret 2022. [terkini]
