DEMOKRASI.CO.ID - Sikap Presiden Joko Widodo yang masih bungkam alias tidak menyampaikan secara langsung terkait isu penundaan pemilu dinilai sebagai ciri kepemimpinan yang lemah.
Penilaian tersebut disampaikan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Ma'mun Murod Al Barbasy, dalam diskusi virtual Poros Peduli Indonesia secara virtual pada Selasa (8/3).
"Ada juga boneka, pemimpin yang sejatinya lemah yang dikendalikan oleh kelompok yang kuat atau dalam istilah politik disebut oligarki," ujar Ma'mun.
Ma'mun menjelaskan, dalam negara yang menganut sistem demokrasi seharusnya seluruh unsur di dalamnya, termasuk pemimpinnya, menaati konstitusi yang menjadi kesepakatan rakyat.
"Negara-negara yang masih membahas isu perpanjangan presiden itu praktik demokrasinya belum mapan, dan biasanya terindikasi untuk kemungkinan negara tersebut akan berbalik 180 derajat ke negara otoriter," tutur Ma'mun.
"Dan saya sulit mempercayai pemilu yang berlangsung di Indonesia selama ini berlangsung jurdil dan luber. Pemilu berlangsung secara curang. Itu cukup banyak ditemukan di lapangan," sambungnya.
Maka dari itu, Ma'mun mengajak seluruh unsur masyarakat untuk melawan penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.
"Ini (isu penundaan pemilu dan ata perpanjangan masa jabatan presiden) saya harap harus dihentikan, mahasiswa harus bergerak," demikian Ma'mun. [rmol]
