DEMOKRASI.CO.ID - Wacana pemekaran Papua yang awalnya mendapat respon baik dari sejumlah pihak kini menuai kritik dan penolakan.
Ribuan rakyat Papua wilayah Budaya Lapago Wamena turun ke jalan pada hari Kamis, 10 Maret 2022. Aksi ini berhasil membuat Kota Wamena lumpuh.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Markus Haluk.
“Mereka duduki Kota Wamena tolak rencana kolonial Indonesia melakukan pemekaran Provinsi Papua,” katanya dilansir dari laman Gatra pada Sabtu, 12 Maret 2022.
Menurutnya, suara rakyat Papua merupakan suara tuhan. Makan pemerintah perlu mendengar aspirasi dan suara seluruh rakyat.
“Rakyat dan Pemimpin Indonesia, Melanesia, Pacifik, Afrika, Uni Eropa, AS, Australia dengarlah suara 2 juta orang Melanesia di West Papua yang saat ini sedang menuju Pemusnahan akibat politik rasisme sistemik Indonesia,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemekaran Provinsi Papua, Otonomi Khsusus Jilid II dan operasi militer di enam kabupaten di Tanah Papua bukan solusi bagi Papua Barat. “Salam dan doa kami dari Wamena, Jantung Papua,” ucap Markus.
Penanggung Jawab Aksi Dano TabuniIa mengatakan, kini sudah saatnya pemerintah membuka ruang sebesar-besarnya kepada Orang Asli Papua (OAP) untuk memberikan pandangan tentang berhasil atau tidaknya Otsus selama 20 tahun di Papua.
“Rakyat Papua telah menyaksikan kebijakan pemerintah Pusat di Papua yang mana tidak pernah melibatkan orang Papua,” ujarnya dkutip dari laman CNN Indonesia pada Kamis, 10 Maret 2022.
Dano mengatakan hal tersebut dibuktikan melalui perpanjangan Otsus Papua. Dalam pembahasannya tidak ada satu pun aspirasi Orang Asli Papua (OAP) yang dapat diakomodasi. Menurutnya, dari 79 pasal dalam UU Otsus, hanya versi pemerintah yang dititipkan kepada kelompok tertentu di Papua untuk dirumuskan.
“Ini seharusnya terbuka dan transparan dalam negara demokrasi seperti di Indonesia,” tuturnya
Aksi demo besar-besraan ini menuai banyak komentar yang sebaginnya mendukung rakyat Papua untuk bersuara.
“Rakyat Papua tidak membutuhkan pemekaran DOB tapi butuh hidup bebas di tanahnya sebagai manusia merdeka” tulis akun @Dano_Tabuan. [terkini]
