DEMOKRASI.CO.ID - Politikus Partai NasDem, Saan Mustopa mengaku senang atas tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi.
Namun sebagai salah satu pendukung Jokowi, ia meminta agar hasil survei tersebut tidak dijadikan dalih dibalik wacana penundaan Pemilu 2024.
Terlebih jika hasil survei tersebut digunakan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi hingga tiga periode.
“Dari sisi kepuasan tentu kita apresiasi dan kita dukung, tapi di sisi lain jangan dimanipulasi seakan-akan kepuasan berbanding lurus dengan kehendak yang puas itu ingin penundaan (Pemilu 2024), kata Saat dalam diskusi rilis hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), Kamis 3 Maret 2022.
“Ini juga catatan, supaya tidak ada istilahnya pembelokan terkait dengan soal tingkat kepuasaan,” sambungnya, dilansir dari CNN Indonesia.
Seperti yang diketahui dalam hasil survei LSI, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi masih tinggi meski cenderung menurun. Saat ini, tingkat kepuasan masyarakat berada di angka 66,3 persen.
Sebagai informasi, survei dilaksanakan 25 Februari 2022 hingga 1 Maret 2022.
Survei melibatkan 1.197 responden dengan metode simple random sampling dan margin of error kurang lebih 2,89 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Selanjutnya, Saan mengatakan partainya tegas menolak usulan penundaan Pemilu 2024. Menurut dia, sesuai instruksi Ketua Umum Surya Paloh, sikap NasDem akan taat dengan konstitusi.
“Bahwa konstitusi memang mengharuskan bukan hanya pemilu berlangsung periodik lima tahunan sekali, tapi juga memang menekankan masa jabatan yang cuma dua periode,” ungkap Saan.
“Bapak Surya Paloh menyampaikan bahwa di situ walau misalnya kecintaan, ketulusan terhadap Pak Jokowi, mengapresiasi Pak Jokowi dengan segala kehebatannya, tapi konstitusi membatasi,” tambahnya.
Diberitakan sebelumnya bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 kembali mencuat. Sejumlah ketua umum partai politik telah menyampaikan hal ini.
Mulanya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang melontarkan pertama kali usulan tersebut.
Usulan itu kemudian disambut oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga menyampaikan hal serupa. [terkini]
