DEMOKRASI.CO.ID - Sudah menjadi rahasia umum bahwasanya belakangan ini publik cukup diresahkan dengan minyak goreng yang tampak langka dan terbilang mahal.
Namun, siapa sangka, di tengah polemik minyak goreng yang kini terjadi, hasil survei atas kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden Joko Widodo alias Jokowi justru meningkat.
Tak tanggung-tanggung, berdasarkan hasil survei, angkanya hampir mencapai 80 persen, yaitu sekitar 75,8 persen.
Adapun hasil kepuasan masyarakat tersebut berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh lembaga survei Y-Publica.
“Temuan survei Y-Publica menunjukkan sebanyak 75,8 persen publik merasa puas, bahkan 5,3 persen di antaranya sangat puas,” ungkap Direktur Eksekutif Y-Publica, Rudi Hartono, dikutip terkini.id dari Galamedia pada Jumat, 11 Maret 2022.
Meningkatnya kepuasan publik atas kinerja Presiden Jokowi, lanjut Rudi, rupanta dipengaruhi oleh beberapa kebijakan yang diambil.
Namun, hal yang paling utama, yaitu terkait dengan penanganan Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi.
Pada saat kasus Covid-19 harian bergerak turun, katanya masyarakat menyambut baik langkah Pemerintah yang mulai melonggarkan pembatasan sosial dan memperbarui aturan terkait mobilitas.
Bahkan kebijakan terbaru, yaitu persyaratan tes antigen dan PCR untuk perjalanan jarak jauh ditiadakan bagi masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin lengkap dan dosis ketiga.
Kemudian termasuk pula kebijakan karantina bagi pelaku perjalanan dari luar negeri yang hanya satu hari. Bahkan, khusus wisatawan yang masuk melalui bandara di Bali tidak perlu karantina.
Seiring dengan membaiknya situasi pandemi Covid-19, grafik pertumbuhan ekonomi pun bergerak dalam zona positif.
Pada kuartal IV Tahun 2021, lanjut Rudi, tercatat ekonomi tumbuh sebesar 5,02 persen setelah sebelumnya minus pada 2020. Kini pertumbuhan mencapai 3,69 persen sepanjang 2021.
Kendati demikian, menurut Rudi, kepuasan publik sempat turun di angka 70,3 persen pada survei November 2021 lalu setelah mencapai rekor 80,2 persen pada Mei 2021.
Di sisi lain, di tengah kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Jokowi yang tinggi, Rudi mengingatkan realitas di lapangan bisa saja tampak berbeda.
Sebagai contoh, misalnya, kondisi minyak goreng langka dengan harga cukup mahal yang menimbulkan antrean panjang di sejumlah daerah. Demikian pula dengan harga kedelai dan daging sapi yang naik.
“Pandemi masih menimbulkan masalah pada rantai pasok secara global, ditambah dengan faktor-faktor domestik lainnya yang berpengaruh pada rentannya ketahanan pangan di dalam negeri,” paparnya, melansir Antara.
Situasi perang di Ukraina juga berpotensi menambah gejolak kenaikan harga komoditas, termasuk pangan dan energi.
Oleh karena itu, Rudi menilai Pemerintah masih mempunyai banyak pekerjaan rumah untuk menjaga ketersediaan barang-barang dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.
“Jika tidak diatasi dengan baik, bisa jadi kepuasan publik akan stagnan atau bahkan melorot,” tandasnya.
Survei Y-Publica dilakukan pada 24 Februari hingga 4 Maret 2022 terhadap 1.200 orang yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.
Data diambil melalui wawancara tatap muka dan responden dipilih secara multistage random sampling.
Untuk margin of error sekitar 2,89 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. [terkini]
